Masyarakat Miskin di Garut Membengkak

Laporan: Redaksi

Ilustrasi

GARUT, (Tubas) – Data jumlah warga masyarakat miskin di Kabupaten Garut, Jabar, mengalami pembengkakan. Karena itu, DPRD Garut minta Pemkab mendata kembali warga masyarakat miskin penerima Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) karena sudah tidak sesuai dengan data Badan Pusat Statistik (BPS).

Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Garut, Helmi Budiman kepada Tubas, pekan lalu, menambahkan berdasarkan data terbaru dari BPS, jumlah warga masyarakat miskin di Garut hanya 20 persen dari jumlah keseluruhan penduduk yang berjumlah sekitar 2,4 juta jiwa. Dari jumlah itu, yang memiliki Jamkesda sebanyak 680.000 jiwa. Jumlah tersebut terlalu banyak jika dibandingkan dengan warga miskin sesuai data BPS 460.000 orang.

Menurut Helmi perlu ada data penerima Jamkesda yang lebih akurat, sesuai data yang dikeluarkan BPS agar program Jamkesda dapat dinikmati masyarakat yang benar-benar berhak mendapatkan pelayanan kesehatan gratis. Jamkesda tidak untuk dinikmati masyarakat mampu. “Jika data yang dihasilkan tidak akurat, kami ragu Jamkesda bisa dinikmati masyarakat miskin yang memang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma,” katanya.

Setelah memperoleh data akurat, tahap berikutnya adalah penyelesaian masalah antara Pemkab Garut yang memiliki tunggakan pembayaran Jamkesda dengan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Slamet Garut sejak 2010 sekitar Rp 14 miliar, ditambah pertengahan semester 2011 sekitar Rp 7 miliar. Tunggakan itu disebabkan banyaknya masyarakat pengguna Jamkesda. DPRD meminta pendataan ulang dengan harapan data akurat bisa menekan anggaran agar tidak terlalu besar. (sighar)