Ketum Parpol yang Bukan Mengusung Paslon 3, Bagaikan Bebek Dikendalikan

JAKARTA, (tubasmedia.com) – Mahfud MD menegaskan pasangan nomor urut 03 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD bukanlah petugas partai.

Mahfud menyatakan dengan jelas bahwa Ganjar-Mahfud adalah petugas konstitusi atau petugas untuk melaksanakan konstitusi yang diusung oleh partai.

Selain dua itu, Mahfud juga menyebut petugas Oligarki yang dikontrol oleh segelintir orang dan terbukti mengancam demokrasi di Indonesia.

“Kami ini bukan petugas partai, ini petugas konstitusi, yang lain petugas oligarki,” ujar Mahfud di Yogyakarta, Senin, 5 Februari 2024.

Dalam kesempatan itu Mahfud juga menyinggung soal ketum partai politik yang manut dan membebek seperti dipegang lehernya.

“Partai apa yang tidak mau penegakan hukum bagus. Pasti semua partai mau, tapi mari saudara lihat, partai yang bukan mengusung kami, bukankah pimpinan partainya juga semakin seperti bebek-bebek dikendalikan,” ucapnya.

Ia mengatakan telah menerima laporan dari sejumlah rektor yang diminta membuat pernyataan untuk menyebut Presiden Jokowi sebagai negarawan.

Para rektor itu juga diminta menyatakan Jokowi berhasil mengatasi krisis hingga Pemilu 2024 berjalan baik.

Menurut Mahfud MD, cara-cara seperti itu salah besar karena seharusnya pemerintah membuktikan kapasitasnya, bukan meminta pernyataan Rektor.

“Yang harus melakukan langkah-langkah itu adalah pemerintah,” kata Mahfud MD yang baru saja resign dari Kabinet Indonesia Maju Presiden Jokowi sebagai Menko Polhukam.

Mahfud pun melanjutkan, “Itu adalah laporan (masuk) kepada saya dari beberapa rektor disuruh membuat pernyataan yang menyatakan bahwa Pak Jokowi itu orangnya negarawan, (orang) baik. Kedua, Pak Jokowi berhasil mengatasi krisis, yang ketiga pemilu berjalan baik dan sebagainya,” ujarnya.

Namun tidak semua rektor mematuhi permintaan tersebut sehingga beberapa rektor menolak dan membuat petisi.

“Itu ada beberapa rektor yang disuruh,” ujar Mahfud.

“Kami disuruh membuat seperti ini. Ini teman kami sudah membuat pernyataan seperti ini, ada pernyataan rektor yang sama kayak template, ada yang samar-samar dan sebagainya,” ujar Mahfud menirukan laporan dari para rektor tersebut.

Ia juga melihat ada upaya memecah belah pihak kampus di tengah kebebasan mimbar akademik yang semakin baik.

“Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik itu harus dihormati karena se-otoriter zaman Soeharto pun kebebasan mimbar akademik itu masih relatif cukup didengarkan dan masih berwibawa,” ujarnya.(sabar)