Kemenperin Tidak Melupakan Eksistensi Mobnas
Laporan: Redaksi
ilustrasi
JAKARTA, (TubasMedia.Com) – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan tidak melupakan eksistensi mobil nasional (mobnas) dengan terus memberikan bantuan seperti uji coba, penelitian, hingga bantuan pelatihan teknis.
Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi (IUBTT) Kemenperin Budi Darmadi menegaskan pihaknya selalu mendukung perkembangan mobnas seperti Esemka, Tawon dan lain-lain. Tidak hanya mendukung, juga sudah memberikan dukungan saat uji coba mobnas dan bantuan penelitian untuk pengembangan mobnas.
“Siapa bilang kami lupakan mobnas? Bahkan selama tiga tahun terakhir, kami berturut-turut sudah memberikan bantuan mesin, bantuan pelatihan teknis, dan fasilitas pinjaman peralatan praktik untuk menjadikan Solo Tekhno Park (STP) mobnas Esmka,” katanya di Jakarta, Minggu.
Sebenarnya, tambah Budi pihaknya ingin memberi bantuan lebih banyak dengan memberikan bantuan komponen. Karena selama ini komponen Mobnas berasal dari impor. “Namun Kemenperin memiliki keterbatasan anggaran,” katanya. Kemenperin memiliki target kemandirian industri komponen. Meski demikian mobnas masih bisa mendapat insentif dari pemerintah.
“Asalkan mobnas memproduksi mobil murah dan ramah lingkungan (Low Cost and Green Car/ LCGC) dan memenuhi persyaratan untuk mendapatkan insentif LCGC. Syarat itu diantaranya seperti kapasitas isi silinder mobil 900-1.200 CC, komponen mesin yang dibuat di dalam negeri, dan mobil tersebut dibuat di dalam negeri,” pintanya.
Jadi, kata Budi, LCGC terbuka untuk diproduksi oleh umum, tidak hanya untuk Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) tertentu saja melainkan juga produsen mobnas. Pihaknya menegaskan berupaya berlaku sama atau adil antara ATPM dengan produsen mobnas. “Kami bahkan sudah mengirimkan undangan bahwa LCGC terbuka untuk produsen mobnas,” katanya.
Positif
Sementara itu diluncurkannya mobil murah terus menuai pro dan kontra. Pakar ekonomi Didik J Rachbini menilai positif program pemerintah melalui mobil murah yang disebut low cost green car (LCGC) dengan kisaran harga di bawah Rp 100 juta.
Paling tidak, menurut Didik, kebijakan mobil murah bagus sekali agar akses rakyat semakin luas pada sarana transportasi. “Juga bisa dijadikan basis untuk ekspor menambah devisa untuk kekuatan ekonomi,” tegas Didik, Minggu.
Terkait kritik Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), Didik menilai hal itu tidak sepenuhnya benar karena masalah Jakarta kurang infrastruktur. Sebab, menurut dia, parkir bisa dibuat mahal dan pajak tahunan di Jakarta dan sekitarnya juga dibuat mahal.
Hal senada juga disampaikan Ketua DPR Marzuki Alie yang melihat program pemerintah melalui LCGC dengan kisaran harga di bawah Rp 100 juta semata-mata untuk kepentingan jangka panjang. Indonesia perlu menatap perdagangan bebas ASEAN pada 2015. Saat itu, Indonesia tidak bisa membatasi peredaran mobil murah yang berasal dari negara tetangga. (red/sis)