Kebijakan Pemerintah, Tidak Impor Beras

JAKARTA, (tubasmedia.com) – Masalah impor beras sudah diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah, yang juga mengatur Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Sejauh ini, kebijakan pemerintah, tidak impor beras.

“Sampai hari ini arahan Presiden sama, tidak impor beras,” kata Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto kepada wartawan seusai melantik enam pejabat eselon I di lingkungan Sekretariat Kabinet (Setkab), Senin (11/5/2015).

Kalau ada keharusan melakukan impor beras, lanjut Seskab, pasti ada pertimbangan yang dalam dan serius yang disampaikan oleh Perum Bulog, Kementerian Perdagangan, dan Kemenko Perekonomian.

Seskab juga menyebutkan, Inpres No. 5 Tahun 2015 juga sudah mengantisipasi kemungkinan dilakukannya impor beras, yaitu jika ketersediaan beras dalam negeri tidak mencukupi untuk kepentingan memenuhi kebutuhan stok dan cadangan beras pemerintah, dan/atau untuk menjaga stabilitas harga dalam negeri.

Saat ini, menurut Seskab, masih proses panen raya, yang laporannya terus di-update. “Kira-kira sampai akhir bulan ini baru tahu ketersediaan stok untuk antisipasi puasa dan Lebaran,” katanya, seperti dipetik dari laman Setkab, Selasa (12/5).

Berdasarkan data Kementerian Pertanian, pada 2014, total produksi gabah kering giling (GKG) mencapai 70,83 juta ton atau setara dengan beras sebanyak 44,43 juta ton. Pada 2015 ini, pemerintah menargetkan kenaikan produksi sebesar 3,84 persen, dengan jumlah produksi GKG sebanyak 73,40 juta ton atau setara dengan 46,14 juta ton beras.

Hingga akhir April 2015, capaian untuk volume pengadaan beras di seluruh gudang-gudang Perum Bulog baru mencapai sekitar 450.000 ton, jauh lebih kecil atau hanya setengah dibandingkan penyerapan pada periode yang sama tahun 2014 yang mencapai 900.000 ton. Padahal, Presiden telah menargetkan Perum Bulog pada tahun ini bisa melakukan pengadaan beras sebesar 4,5 juta ton demi menjaga stok beras nasional. (ril/ender)