Kebijakan Impor Harus Berpihak Pada Keberlangsungan Industri Domestik, Sarmuji; Saya tidak Mau Jadi Menteri Biasa-biasa Saja…
JAKARTA, (tubasmedia.com) – Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menilai keterbukaan informasi dari berbagai jenjang organisasi penting untuk memperoleh gambaran persoalan industri secara lebih utuh.
Sebab, katanya, terdapat kemungkinan informasi tertentu belum sepenuhnya terakomodasi pada satu jenjang, tetapi diketahui secara lebih detail oleh jajaran yang bersentuhan langsung dengan sektor industri.
Hal itu diucapkan Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji pada pertemuan intern dengan jajaran dan lingkungan unit kerja di Jakarta, Senin (5/10).
Menperin yang baru dilantik menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita menyoroti pentingnya penataan kebijakan impor yang berpihak pada keberlangsungan manufaktur domestik.
Ia menegaskan bahwa kebijakan izin impor yang terbuka tanpa batasan dan tanpa mempertimbangkan kapasitas produksi dalam negeri akan membuat para pelaku industri nasional semakin sulit bertahan.
Kami Sangat Terbuka
“Misalnya, kalau izin impor terbuka sedemikian rupa tanpa ada pertimbangan untuk membatasi, sektor industri dalam negeri tentu akan sulit bertahan untuk jenis-jenis barang tertentu. Karena itu, kita membutuhkan kerja sama dengan banyak stakeholder,” kata Menperin.
“Menyerap informasi dari bawah dan memberikan akses informasi kepada saya itu juga sesuatu yang sangat penting. Barangkali ada informasi yang belum ter-cover di eselon I, tetapi bisa diberikan oleh jajaran di bawahnya. Begitu juga informasi dari luar, kami sangat terbuka untuk menerimanya,” ungkap Sarmuji.
Selain memperkuat koordinasi internal, Menperin menegaskan pentingnya meningkatkan hubungan dan sinergi Kemenperin dengan kementerian/lembaga serta para pemangku kepentingan lainnya. Hal ini diperlukan karena sejumlah persoalan yang dihadapi industri, terutama terkait pengendalian impor dan perlindungan pasar domestik tidak dapat diselesaikan Kemenperin secara sendiri.
Menurut Sarmuji, kebijakan di bidang perdagangan, fiskal, bahan baku, hingga impor memiliki keterkaitan langsung dengan keberlangsungan industri di dalam negeri. Oleh karena itu, harmonisasi kebijakan antarkementerian menjadi faktor penting untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif sekaligus menjaga daya saing industri nasional.
“Hubungan Kementerian Perindustrian dengan stakeholder yang lain harus kita perkuat, karena banyak problem yang penyelesaiannya tidak berada di Kementerian Perindustrian saja. Ada yang berkaitan dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan dan kementerian atau lembaga lainnya,” jelasnya.
Menjadi Bahan Penting
Menperin menegaskan bahwa berbagai masukan yang diperoleh dari internal Kemenperin maupun pelaku industri akan menjadi bahan penting dalam merumuskan langkah kebijakan selanjutnya. Dengan pemetaan persoalan yang semakin komprehensif serta koordinasi lintas kementerian/lembaga yang semakin kuat, Kemenperin diharapkan dapat menghadirkan solusi konkret bagi industri.
Sarmuji juga menginginkan kepemimpinannya di Kemenperin dapat menghasilkan capaian yang memberikan dampak jangka panjang bagi pengembangan industri nasional.
“Jangan sampai keberadaan saya sebagai Menteri itu biasa-biasa saja. Kita harus meninggalkan legacy, harus membuat langkah-langkah besar di semua sektor supaya industri ini tumbuh makin cepat,” tegas Menperin.
Kemenperin akan terus memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha, asosiasi industri, kementerian/lembaga, serta pemangku kepentingan terkait untuk mendorong sektor manufaktur tumbuh lebih tinggi, berdaya saing dan semakin mampu menciptakan nilai tambah serta lapangan kerja bagi masyarakat. (sabar)