KAMAKSI akan Terus Kawal Pengusutan Dugaan Mega Korupsi Bupati Melawi, Dadi Sunarya Usfa Yursa

JAKARTA, (tubasmedia.com) – Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSi) sebagai Organisasi Aktivis Pergerakan Nasional terus berkomitmen untuk mengawal Misi Asta Cita dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dari praktik mafia, korupsi, kolusi dan nepotisme.

Komitmen KAMAKSI dalam mengawal issue anti korupsi sudah teruji dengan beberapa dugaan kasus korupsi pejabat publik yang telah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung).

Termasuk dugaan mega korupsi Bupati Melawi Dadi Sunarya Usfa Yursa yang saat ini terus menjadi sorotan KAMAKSI dan sejumlah Aktivis Nasional, meskipun telah dilaporkan ke Lembaga Anti Rasuah tapi hingga kini belum juga diusut tuntas.

Atas dasar keprihatinan dan semangat juang Aktivis KAMAKSI, beberapa waktu lalu KAMAKSI telah menggelar sejumlah aksi demonstrasi di KPK dan Kejagung serta menginisiasi pembentukan Posko Pengaduan Masyarakat atas dugaan kasus mega korupsi Bupati Melawi.

‘’Diharapkan Posko Pengaduan ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk melaporkan segala informasi dan data tentang dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang Bupati Melawi,” ungkap Iqbal Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjend) DPP KAMAKSI.

Saat ini tim investigasi KAMAKSI sedang merampungkan beberapa tambahan data dan informasi atas dugaan kasus mega korupsi Bupati Melawi Kalimantan Barat. Dari sejumlah informasi masyarakat, KAMAKSI menduga adanya aroma praktik korupsi, korupsi dan nepotisme dalam pengelolaan APBD Melawi yang dinilai tidak sehat dan bobrok.

Misalnya, dugaan defisit anggaran proyek gagal bayar, infrastruktur jalan yang dikeluhkan masyarakat, dugaan pengadaan air bersih yang bermasalah, dugaan fiktif pengadaan bibit ternak, dugaan korupsi dana Desa Nanga Tangkit kecamatan Sokan Kabupaten Melawi dan sejumlah proyek yang diduga tidak tepat sasaran. Banyaknya persoalan tersebut lah yang dicurigai terjadinya dugaan skandal mega korupsi.

“Utang Pemkab Melawi gagal bayar kepada pihak ketiga dampak dari APBD defisit karena Pemerintah dan DPRD dinilai gagal dalam menyusun APBD yang sehat, dalam menyusun APBD diduga tidak cermat serta dalam menentukan besaran Pendapatan Daerah terutama penetapan PAD yang tidak rasional sehingga defisit membengkak, Pemkab Melawi terkesan memaksakan dalam menentukan kegiatan belanja agar dapat mewujudkan keinginan atau kepentingan tertentu,” jelasnya.

Ketua Umum DPP KAMAKSI Joko Priyoski menambahkan, apa yang diperjuangkan Aktivis KAMAKSI adalah semata untuk kepentingan rakyat tanpa ada tendensi kepentingan politik manapun karena KAMAKSI bergerak independen dan tidak mempunyai korelasi dengan partai politik apapun.

“Biarkan masyarakat yang menilai, yang jelas saat ini KAMAKSI solid tegak lurus dalam mengawal Misi Asta Cita terutama dalam penindakan dan pemberantasan korupsi di Tanah Air. Pejabat yang dipilih rakyat harus amanah dalam mengemban tugasnya jangan jadikan jabatan sebagai Bancakan untuk memperkaya diri, keluarga atau kroni-kroninya,” pungkasnya. (sabar)