Jangan Bawa Negeri Ini ke Arah yang Salah

Oleh: Fauzi Aziz

ilustrasi

INILAH harapan rakyat kepada sang pemimpin. Di mata rakyat, pemimpin ibarat seorang nakhoda kapal atau seorang pilot atau kapten penerbang dari sebuah pesawat. Apa pun alasannya mereka adalah sosok yang kompeten dan sangat piawai membaca kompas perjalanan dan petunjuk cuaca yang akan terjadi di sepanjang perjalanan.

Buat rakyat, yang ibaratnya para penumpang, hanya mengharapkan agar di sepanjang perjalanan tidak ada hambatan yang berarti meskipun sesekali dihadang riak gelombang dan turbulensi akibat cuaca buruk.Yang penting akhirnya tiba di kota tujuan dengan selamat dan semua merasakan kegembiraan.

Indonesia sedang menapaki perjalanan jauh untuk menuju pelabuhan tujuan akhir, yaitu terciptanya masyarakat yang adil dan makmur secara merata. Para nakhoda atau pilotnya sebagai pemimpin di negeri ini harus selalu berpegang teguh pada kompas yang benar dan ramalan cuaca yang dapat dipercaya. Kompasnya adalah UUD 1945 dan cuacanya adalah kondisi lingkungan strategis di dalam negeri atau di luar negeri yang akan dapat berpengaruh terhadap jalannya roda kehidupan rakyat untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Kalau kompasnya dibaca dan dipahami dengan baik dan benar, serta lingkungan strategisnya selalu dicermati dengan teliti, maka Indonesia tidak akan mengalami crash landing, sehingga masyarakat yang adil dan makmur, yang dicita-citakan tercapai. Jika nakhoda atau pilotnya sangat profesional dan pandai membaca kompas dan selalu mencermati perkembangan zaman, dan selalu berjalan di atas rel yang benar, Indonesia akan landing pada tujuan yang diinginkan.

Kita, ke depan hanya butuh pemimpin dan politikus yang paham secara tersurat dan tersirat tentang UUD 1945 dan tahu persis hari ini Indonesia ada di mana dan tahu bagaimana caranya agar Indonesia dapat meraih cita-citanya. Pemimpin dan para elite politiknya tidak perlu membuat visi yang aneh-aneh, karena visi dan misi bangsa dan negara sudah sangat lengkap ada di UUD 1945.

Kalau membaca dan memahami UUD 1945 belum pernah, disarankan jangan coba-coba melamar untuk menjadi presiden atau calon DPR. Sangat berbahaya, karena Indonesia akan bisa dibawa ke arah yang salah.

Salah Kaprah

Bagaimana tidak, kompasnya tidak pernah dibuka. Ramalan cuacanya dicuekin, maka pasti kapal atau pesawatnya akan berlayar atau terbang ke arah yang salah. Inilah risiko paling berat yang akan dihadapi bangsa ini jika para pemimpin dan elite politiknya buta huruf terhadap UUD 1945. Mereka melek huruf hanya terhadap UUD yang bukan 1945, yakni ujung-ujungnya duit.

Karena itu, terjadilah kasus Bank Century, hambalang, daging sapi, dan kasus-kasus lainnya di bidang korupsi, kolusi. dan nepotisme.Di luar itu,banyak kejadian di negeri yang salah kaprah, salah urus akibat tidak tahu UUD 1945. Contohnya membuat UU salah dan sampai akhirnya harus dibatalkan atau direview oleh Mahkamah Konstitusi. Misalnya, UU migas dan UU penamanan modal.

Lebih gawat lagi sudah tidak pernah membaca UUD 1945 dan tanda-tanda perkembangan zaman (lingkungan strategis) ngomong soal nasionalisme dan soal kepentingan nasional menurut versi masing-masing. Akibatnya, terjadi polemik dan debat tak berujung pangkal tentang kedua isu yang bersifat strategis, yakni soal nasionalisme dan kepentingan nasional.

Pihak luar tentu senang melihat perkembangan geopolitik yang terjadi di dalam negeri.

Situasi seperti itu sangat mudah untuk diinfiltrasi dan dikolonisasi oleh kepentingan asing yang tidak menghendaki Indonesia menjadi bangsa dan negara yang kuat dan tangguh di dunia. Senjata yang mereka pakai adalah UUD (ujung-ujungnya Duit). Menjadi tidak punya harga diri dan jati diri para pemimpin kita akibat “melepaskan” “kompas”sebagai penuntun untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Menjadi rugi besar bangsa dan negara ini dinakhodai oleh sosok pemimpin dan elite politik yang buta huruf sama sekali tentang UUD 1945, sehingga banyak UU yang terpaksa di-yudicial review oleh MK. Memalukan dan sekaligus memilukan, karena UU dan kebijakan banyak dihasilkan, tetapi keluar dari kompasnya, sehingga digugat oleh rakyat yang justru paham tentang UUD 1945 dan perkembangan zaman.

Harapannya adalah kami tidak mau dipimpin oleh sosok calon pemimpin atau para calon anggota DPR yang buta huruf terhadap UUD 1945, sebab nanti bisa ngawur dalam membuat UU seperti UU tentang ormas. ***