Industri Pengolahan Kayu Nasional Semakin Terpuruk
JAKARTA, (tubasmedia.com) – Walaupun Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki hutan terluas di dunia, industri kayu olahan dan industri hilir Indonesia dalam pertumbuhannya tidak dapat memberikan kontribusi nyata, bahkan semakin terpuruk dalam pertumbuhan ekonomi nasional.
Masalah ini disebabkan oleh tingginya penguasaan pasar dan teknologi oleh perusahaan-perusahaan multi nasional yang dapat mengatur dan menetapkan harga bahan baku kayu di pasar internasional.
Akibatnya, industri kayu di sektor hulu lebih mengutamakan ekspor dibandingkan dengan menjual ke pasar dalam negeri, terutama bahan baku untuk industri hilir yang pada umumnya adalah UMKM.
Demikian terungkap dalam diskusi Web-Seminar (Webinar) yang difasilitasi Dewan Pimpinan Jaringan Pemerhati Industri dan Perdagangan (DPP JPIP) bersama Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Mebel dan Kerajinan Indonesia (DPP HIMKI) di Jakarta kemarin.
Webinar dihadiri kalangan pemerintah, anggota legislatif, pakar dan pelaku usaha di bidang industri perkayuan nasional dengan nara sumber Dirjen Pengelolaan Hutan Produk Lestari, diwakili Rufi`ie, Dirjen
Industri Agro, Kementerian Perindustrian diwakili Ir Mediarman, Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, diwakili Priyo Tri Atmojo dan Ketua Presidium HIMKI Abdul Sobur. Sebagai Pembahas sdr Togu Manurung PhD dan Petrus Gunarso PhD sementara diskusi dipimpin Ketua Umum DPP JPIP,Lintong Manurung.
Industri hilir UMKM kini lebih sering hanya mendapat bahan baku kayu dengan kualitas rendah, bahkan industri furnitur yang sebagian besar berlokasi di Pulau Jawa dan mendapat bahan baku dari hutan rakyat sering sekali mendapat hambatan administratif dan fisik.
Kebijaksanaan Pemerintah hingga saat ini belum berpihak di sektor industri furnitur kayu dan penguatan industri hilir kayu. Bahkan dengan adanya kebijaksaaan Pemerintah untuk memberikan perluasan penampang untuk ekspor kayu dan penetapan SVLK akan mengakibatkan berkurangnya supply bahan baku kayu di dalam negeri dan meningkatkan biaya ekonomi bagi industri furnitur dan industri hilir kayu.
Demikian juga Kebijakan Pemerintah yang sarat dengan peraturan (highly regulated) di bidang kehutanan untuk menanggulangi pembalakan liar mengakibatkan industri furnitur dan industri hilir perkayuan tidak berkembang di dalam negeri, berbiaya tinggi (high cost) dan tidak menarik untuk investasi.
Pada hal industri furnitur dan industri hilir perkayuan ini memiliki potensi yang sangat besar untuk memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional karena nilai tambah tinggi dan menyerap banyak tenaga kerja serta menjadi penyumbang terbesar di sektor perkayuan untuk menghasilkan devisa dari ekspor.
Selain itu, untuk peningkatan produksi dengan pengunaan teknologi terbaru dan ramah lingkungan, Pemerintah diharapkan dapat memberikan subsidi untuk pembelian mesin-mesin guna program revitalisasi dan modernisasi teknologi produksi.
Untuk pengembangan desain dan inovasi produk untuk peningkatan daya saing produk, dengan usul untuk: mempermudah pengambilan sample produk di Bea dan Cukai, kolaborasi desainer-desainer global dan lomba desain dan pameran desain unggulan.(sabar)