Dwi Tunggal Menjadi Nakhoda Indonesia

Oleh: Fauzi Aziz

ilustrasi

SIAPA mereka? Tergantung rakyat yang akan menentukan pada Pilpres 2014. Kita tidak boleh sampai salah memilih siapa yang akan dipercaya sebagai dwi tunggal untuk menakhodai Indonesia ke depan. Tugas nakhoda tidaklah ringan karena dia yang akan membawa kapal agar sampai ke pelabuhan tujuan dengan selamat.

Seluruh penumpangnya merasa aman dan nyaman di bawah kepemimpinannya di sepanjang perjalanan tanpa ada satupun kegaduhan yang terjadi meski diterjang ombak dan badai. Semua dapat diatasi dengan penuh tanggungjawab karena sang nakhoda mampu memimpin perjalanan dengan kepemimpinan yang sangat arif bijaksana dan humanistik, tetapi tetap tegas menegakkan aturan main.

Pilihan kita untuk memilih nakhoda Indonesia yang bisa menjadi dwi tunggal yang efektif sepertinya sulit. Tapi kita harus percaya bahwa meskipun terasa sulit, sebagai rakyat tidak boleh tidak tetap harus menentukan pilihannya untuk menentukan siapa yang dianggap mampu memimpin negeri ini yang semangat kebangsaannya bersifat manunggal dengan kebutuhan rakyat dan masa depan Indonesia sebagai negara yang berdaulat.

Negeri ini memang tidak boleh dipimpin oleh nakhoda yang kapasitas kepemimpinannya pas-pasan. Wawasan nakhoda tentang lingkungan strategis harus paripurna dan mampu mengambil sikap yang berdasarkan kepentingan nasional. Apa itu kepentingan nasional tidak bisa dirumuskan sendiri oleh dwi tunggal berdasarkan pemahamannya sendiri.

Kepentingan nasional secara politik kebangsaan harus disepakati oleh seluruh komponen bangsa. Hal ini penting karena mengurus negeri ini memerlukan penyikapan politik kebangsaan yang benar merujuk pada landasan ideologis negara, yaitu Pancasila dan landasan konstiusional, UUD 1945.

Politik luar negeri, politik ekonomi, politik pertahanan dan keamanan negara serta politik kebudayaan yang dibangun harus sejalan dengan landasan ideologi dan konstitusi yang telah disepakati. Dwi tunggal yang tidak manunggal dengan landasan ideologi dan landasan konstitusi negara, serta kehendak rakyat pasti akan menghadapi tantangan yang tidak ringan selama menakhodai Indonesia di masa yang akan datang.

Indonesia membutuhkan stabilitas politik dan keamanan yang mantap untuk menjamin berlangsung pembangunan yang berkelanjutan. Indonesia juga memerlukan dukungan kebijakan ekonomi makro yang kredibel agar proses pembangunan ekonomi dan bisnis di negeri ini dapat berjalan stabil dan tidak mudah overheating.

Pun diperlukan adanya sinergitas yang efektif dalam kebijakan mikro/sektoral yang selama ini berjalan sendiri-sendiri sehingga melahirkan ekonomi biaya tinggi. Penegakan hukum adalah sebuah keniscayaan, dimana tanpa kecuali dan tanpa pandang bulu kita semua harus menghormatinya agar keberadaan Indonesia sebagai negara hukum tidak dinistakan oleh kekuasaan yang zalim.

Membenahi Indonesia ke depan secara pisik hasilnya harus dapat dilihat secara kasat mata dan secara sosial, rakyat harus benar-benar merasakan manfaatnya. Semoga bangsa ini akan mendapatkan nakhoda dwi tunggal yang bisa bekerja untuk membangun kesejahteraan rakyatnya tanpa banyak membuang waktu hanya untuk mementingkan kepentingan politik dan golongannya. ***