DPR:Negara Bukan Perusahaan Keluarga

JAKARTA, (tubasmedia.com) – Anggota Komisi I DPR RI, Abdul Kadir Karding ikut merespons terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perihal adanya dugaan penggunaan rekening pribadi dalam pengelolaan dana APBN pada Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

Ia menilai jika alasan penggunaan rekening pribadi untuk pembiayaan pertahanan di seluruh dunia, hal tersebut tentunya sangat tidak tepat.

“Dan saya kira negara ini adalah suatu sistem besar, bukanlah suatu sistem yang bisa diibaratkan bisa dikelola secara perusahaan keluarga,” tambah dia.

Lebih lanjut, ia berharap persoalan ini menjadi pelajaran agar Kemenhan tidak mengulangi hal serupa.

Selain itu, ia juga memimnta agar mitra kerja Komisi I DPR RI ini dapat menjelaskan secara rinci. “Mereka harus segara berkoordinasi dengan penegak hukum. Jangan sampai penegak-penegak hukum salah paham terhadap niat baik dari Kemenhan,” tegasnya.

Diketahui,  Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna memerinci, temuan Kementerian Pertahanan terdapat dana APBN yang masuk ke rekening pribadi sebesar Rp 48.129.446.085.  (red)