DPR Mendatang Diharapkan Lebih Pro Rakyat

Laporan: Redaksi

ilustrasi

JAKARTA, (tubasmedia.com) – Dewan Perwakilan Rakyat periode 2014-2019 diharapkan lebih produktif untuk kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia. DPR hendaknya memperkuat legislasi dan anggaran untuk meningkatkan pembangunan. Selain itu, DPR agar lebih meningkatkan pengawasan.

Demikian petikan wawancara tubasmedia.com dengan Ketua Koperasi Industri Komponen Otomotif (KIKO) Indonesia, M. Kosasih, Sekretaris Jenderal Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Noegardjito, Ketua Umum Asosiasi Perlampuan Listrik Indonesia (Aperlindo), John Manoppo, serta Pimpinan Blue Green Economy Daerah Terbarukan, Rudy Ersan, dengan topik, “Harapan pada DPR Mendatang”, hasil pemilu legislatif 9 April 2014, yang akan dilantik pada 1 Oktober 2014.

Kosasih, mengatakan, sesuai fungsinya, DPR mendatang hendaknya mengambil langkah untuk menegakkan satu visi, mengibarkan bendera Merah Putih di hati setiap warga Indonesia. “Sadari bahwa Anda semua ada dalam satu wadah dewan terhormat, sebagai perwakilan seluruh rakyat Indonesia,” katanya.

Menjawab pertanyaan apakah DPR mendatang memerlukan studi banding ke luar negeri, Kosasih mengatakan, dia melihat hal itu belum perlu. Mungkin akan lebih berarti untuk mengevaluasi rencana sebelumnya, apakah masih up to date untuk sekian tahun ke depan. Bila perlu rencana tersebut diperbaiki dan disesuaikan dengan kebutuhan serta dimonitor pelaksanaannya. “Itu akan jauh lebih efisien dan efektif,” katanya.

Pembangunan Infrastruktur

Sekjen Gaikindo Noegardjito mengatakan, DPR nanti hendaknya memperkuat legislasi dan anggaran untuk pembangunan ekonomi nasional. Terkait dengan itu, hal yang mendesak ditangani, sesuai kewenangan DPR, yang berkaitan dengan peningkatan pembangunan infrastruktur, seperti jalan, pelabuhan, bandara, dan pasokan listrik.

Ia mengatakan, dengan pertumbuhan ekonomi seperti tujuh tahun terakhir ini, maka daya dukung infrastruktur perlu ditingkatkan. Termasuk percepatan penyebaran pembangunan industri di luar Pulau Jawa, agar kegiatan ekonomi tersebar. Soalnya, daya dukung Pulau Jawa sangat terbatas. Dikatakan, pengembangan sumber daya manusia perlu lebih digalakkan.

Misalnya, diperbanyak balai latihan kerja bekerja sama dengan negara-negara yang sudah maju. Dalam hal ini, DPR mendorong peningkatan SDM dengan menyetujui anggaran yang diajukan pemerintah. Dengan meningkatnya keterampilan, akan lebih banyak warga yang menjadi wiraswasta profesional. Hal itu akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan mengurangi kesenjangan sosial.

Hal lain yang tidak kalah pentingnya, lebih memperhatikan pengembangan research and development (R & D), yang selama ini tertinggal, khususnya dalam rangka mendukung pengembangan industri. Pengembangan R & D dengan melibatkan perguruan tinggi. “Perlu digalakkan kerja sama anatara industri dan perguruan tinggi,” katanya.

Ia berpendapat, studi banding ke luar negeri perlu, tapi selektif. Misalnya ke Australia untuk pengembangan SDM dan R & D. Kalau ingin mandiri, maka yang perlu didorong peningkatan SDM dan R & D.

Ketua Umum Aperlindo John Manoppo mengharapkan DPR mendatang memberikan perhatian pada regulasi perdagangan serta implementasinya, apakah sudah berpihak pada industri dalam negeri. Kita sudah punya UU tentang Perindustrian dan UU tentang Perdagangan agar produk Indonesia menjadi tuan rumah di dalam negeri. Dengan demikian industri tumbuh dan angkatan kerja bertambah.

Ia juga berpendapat, DPR mendatang masih perlu melakukan studi banding ke luar negeri, tapi betul-betul diimplementasikan secara maksimal.

Rudy Ersan mengemukakan, DPR hendaknya memberikan perhatian pada pengembangan home industry, industri kreatif, dan pertanian organik. Dalam kaitan dengan itu, studi banding disarankan dilakukan ke Jepang, Korea, dan Taiwan, karena ketiga negara tersebut sudah maju dalam ketiga pilar ini. (ender)