BPKP Perkuat Koordinasi

Laporan: Redaksi

BANDUNG, (Tubas) – Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menyambut baik keluarnya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara.

Untuk itu, Heryawan mengajak segenap jajaran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat dan Inspektorat Daerah, menguatkan jalinan koordinasi, komunikasi, kerja sama dan kemitraan yang lebih sinergis serta efektif. Khususnya dalam rangka meningkatkan pemahaman pemerintah daerah mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Selain itu, terdapat Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) di akhir tahun 2009 pada setiap pemerintah daerah se-Provinsi Jawa Barat, menunjukkan angka cukup besar, yaitu mencapai Rp 5,946 triliun. Meski demikian, terdapatnya SILPA juga merupakan bentuk efisiensi belanja sebagaimana yang diterapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui LPSE, sehingga adanya SILPA tidak mengurangi pencapaian sasaran program pembangunan.

Mencermati berbagai permasalahan tersebut, Heryawan menekankan upaya optimalisasi peran, fungsi, dan tugas pengawasan intern yang dilakukan secara rutin, baik oleh Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota, BPKP, serta lembaga pengawasan intern pada instansi pemerintah lainnya. (damanik)