BI: Inflasi Maret terkendali

JAKARTA, (tubasmedia.com) – Setelah mengalami deflasi pada dua bulan pertama 2015, bulan Maret terjadi inflasi sebesar 0,17% (mtm) atau 6,38% (yoy). Inflasi Maret 2015 terutama bersumber dari kelompok administered prices. Meski demikian, secara umum inflasi pada bulan Maret terkendali, ditopang oleh kelompok volatile food yang masih mengalami deflasi, dan inflasi inti yang melambat.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Tirta Sagara mengatakan, BI menilai perkembangan inflasi ini masih sejalan dengan pencapaian sasaran inflasi 4,0±1% pada 2015.

“Inflasi administered prices tercatat sebesar 0,83% (mtm) atau 11,49% (yoy), meningkat dari dua bulan sebelumnya yang secara berturut-turut mengalami deflasi,” kata Tirta, Kamis (2/4/15).

Inflasi administered prices terutama didorong oleh kenaikan harga bensin premium, solar, LPG 12 kg, serta harga bensin pertamax, seiring dengan kenaikan harga minyak dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah. Sementara itu, kelompok volatile food mengalami deflasi sebesar -0,83% (mtm) atau 5,87% (yoy), lebih rendah dari deflasi bulan sebelumnya sebesar -1,69% (mtm).

“Penyumbang terbesar deflasi adalah aneka cabai yang sedang mengalami panen di berbagai daerah, serta daging ayam ras dan telur ayam ras,” imbuh Tirta.

Inflasi beras sedikit menurun dibandingkan bulan lalu karena mulai memasuki musim panen di berbagai daerah dengan puncak masa panen raya diperkirakan terjadi di bulan April. Di sisi lain, perkembangan inflasi inti masih menurun dari bulan lalu (0,34%, mtm) menjadi 0,29% (mtm) atau 5,04% (yoy), seiring permintaan domestik yang masih moderat dan ekspektasi inflasi yang terkendali serta penurunan harga komoditas global non minyak.

Bank Indonesia terus mencermati berbagai faktor risiko yang dapat mempengaruhi inflasi, baik yang bersumber dari kelompok volatile food maupun dari administered prices, terutama terkait dengan perkembangan harga minyak dunia. “Dalam rangka menjaga inflasi tetap berada pada sasaran yang ditetapkan, Bank Indonesia senantiasa memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah,” tutup Tirta. (angga)