Beras Melambung, Siapa Peduli?

Oleh: Sutrisno Pangaribuan

 

DALAM sebulan terakhir ini, harga beras di pasar naik terus, melonjak signifikan. Panel Harga Badan Pangan mencatat, harga beras pada hari Senin (11/9/2023) pecah rekor, naik Rp60 ke Rp12.760 per kg untuk jenis medium dan jenis premium naik Rp60 ke Rp14.390 per kg.

Presiden Jokowi merespons kondisi tersebut dengan menyebut kenaikan harga beras yang terjadi di dunia membuat harga di dalam negeri jadi semakin mahal. Hal tersebut disampaikan Jokowi saat melakukan peninjauan dan pemberian bantuan sosial di gudang Perum Bulog di Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (11/9/2023).

“Ya karena semua negara naik, ini sama seperti barang lain. BBM (bahan bakar minyak) juga gitu kan. Kalau harga pasar dunia naik pasti dalam negeri terkerek,” kata Jokowi.

Menurut Jokowi harga harga beras naik imbas dari beberapa negara yang memilih menghentikan ekspornya. Selain itu karena produksi padi yang tengah menurun akibat fenomena El Nino.

Terbaru, pemilik kios beras di Pasar Johar Karawang, Muhammad Khalid mengeluhkan kenaikan harga beras saat kunjungan Jokowi pada Kamis (14/9/2023). Khalid mengeluh ke Jokowi terkait harga beras saat ini mengalami kenaikan sebesar Rp2.000. Semula beras medium harganya Rp10.500, naik menjadi Rp12.500. Sama dengan beras premium yang semula harganya Rp12.000, naik menjadi Rp14.000.

“Iya tadi ditanya pak presiden ada kenaikan tidak, ya saya jawab ada naik Rp 2.000 pak, sehingga pengaruh ke pembeli,” kata Khalid.

Bantuan Beras

Sebelumnya, Jokowi menyebutkan akan memberi bantuan beras  kepada masyarakat total sebanyak 210.000 ton per bulan yang diperuntukkan bagi penerima 21,3 juta keluarga penerima manfaat. Menurut Jokowi, bantuan beras tersebut diberikan agar masyarakat tidak terdampak kenaikan harga. Jika stok beras masih ada maka bantuan akan diteruskan untuk bukan-bulan berikutnya.

“Kalau stoknya kita lihat masih, nanti diteruskan lagi sehingga masyarakat jangan sampai terdampak dari kenaikan harga beras,” jelas Jokowi saat meninjau cadangan beras pemerintah Gudang Bulog Dramaga, Kabupaten Bogor,  Senin (11/9/2023).

Jokowi menginstruksikan Kepala Badan Urusan Logistik (Kabulog), Budi Waseso untuk menggencarkan operasi pasar, baik di berbagai retail, grosir dan juga pasar guna menstabilkan harga beras yang masih tinggi saat ini. Dalam tinjauannya di Pasar Johar, Karawang, Jawa Barat, Jokowi menyebut komoditas beras masih mengalami kenaikan harga. “Tadi kita cek semuanya baik. Hanya satu, beras yang belum turun, saya sudah perintah kepada Kabulog untuk mengoperasi pasar tidak hanya di retail, tidak hanya di grosir, Cipinang, semuanya minta berapa pun beri, tapi bayar,” ujar Jokowi usai meninjau Gudang Bulog Purwosari, Jawa Barat, Kamis (14/9/2023).

Melonjaknya harga beras tersebut sebelumnya terjadi akhir tahun 2022. Kurang dari setahun, pemerintah kembali kewalahan mengendalikan harga beras. Pemerintah beralasan kenaikan harga beras global dan pengaruh el nino sebagai penyebab utama kenaikan.

Tidak Menyentuh

Pemerintah juga selalu memberi solusi jangka pendek berupa bantuan langsung dan operasi pasar. Penyelesaian masalah jangka pendek tersebut tidak menyentuh akar persoalan di sektor pertanian dan perdagangan. Lahan pertanian yang terus berkurang, hutan yang terus ditebangi menjadi salah satu hulu persoalan yang tidak mampu dikendalikan.

Pemerintah tidak berdaya mengelola dan mengendalikan pasar yang mengakibatkan petani tetap miskin. Saat panen tiba, harga gabah turun, sementara biaya produksi tinggi. Sementara saat paceklik harga beras tinggi, daya beli petani rendah.

Akhirnya banyak petani meninggalkan lahan pertanian, beralih profesi, membiarkan lahan- lahan pertaniannya tidak diurus. Sementara itu lahan- lahan BUMN, meski banyak yang tidak produktif, tetapi tidak dapat dialihfungsikan menjadi lahan pertanian sawah karena belum ada penugasan negara. Maka kejadian serupa akan terus berulang karena pemerintah tidak memiliki rencana strategis dalam sistem pengendalian pangan nasional.

Pembangunan waduk dan irigasi, terus dilakukan, sementara hutan terus ditebangi. Meski alokasi APBN terus meninggkat untuk pembangunan irigasi dan waduk, namun tidak efektif karena hutan terus berkurang. Akhirnya pada musim hujan terjadi banjir, sedang pada musim kemarau, kekeringan dan kebakaran menjadi langganan. Sedang kebijakan pembangunan “food estate” yang dirancang untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian pangan masih jauh panggang dari api. Food estate sama sekali tidak menyentuh akar persoalan pangan nasional yang titik beratnya ada pada ketersediaan beras dan bahan pangan lainnya sepanjang waktu.

Sebagai negara agraris yang terletak di bagian tropis, maka pemerintah perlu melakukan revolusi kebijakan dan strategi pertanian. Mengembalikan pulau Jawa sebagai jawadwipa, atau pulau yang makmur akan padi harus segera dilakukan. Perpindahan ibukota dari Jakarta ke Penajam Passer Utara harus dibarengi dengan perpindahan penduduk dan industri. Pengaktifan kembali lahan- lahan pertanian di Jawa harus segera dilakukan. Industri yang tidak berhubungan de

Penyeragaman makanan pokok berupa nasi dari beras juga harus dihentikan. Kembalikan sagu sebagai makanan pokok di Papua, jangung di Nusa Tenggara Timur, atau makanan pokok yang khas sesuai daerah masing- masing. Beras akan terus menjadi masalah sepanjang dijadikan sebagai makanan pokok dan wajib bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka pemerintah harus menyusun ulang rencana dan strategi pertanian dan penyediaan pangan nasional.

Mewujudkan Kedaulatan Pangan

Kongres Rakyat Nasional sebagai wadah berhimpun dan berjuang rakyat dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia menyampaikan pandangan dan sikap sebagai berikut:

Pertama, pemerintah diminta segera menjamin ketersediaan beras dan bahan makanan pokok lainnya dengan harga yang terkendali dan terjangkau. Pemerintah harus tegas menindak para pelaku tindakan ilegal dan para spekulan yang membuat harga beras melambung.

Kedua, pemerintah harus segera menyusun rencana strategi pertanian nasional yang memastikan seluruh petani hidup sejahtera dengan tetap menjadi petani. Aktivasi UU Perlindungan lahan pertanian di seluruh wilayah harus dilakukan.

Ketiga, pemerintah harus menghentikan program berasnisasi, menjadikan beras sebagai makanan pokok seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah harus mendorong rakyat kembali kepada makanan pokok khas daerah masing-masing baik itu sagu, jagung, tiwul, ubi atau sumber karbohidrat lainnya.

Keempat, pemerintah diminta untuk menghentikan seluruh aktivitas yang mengakibatkan hancurnya hutan. Pemanfaatan kayu dan kekayaan alam di hutan tidak sebanding dengan kontribusi kepada negara dan kerusakan alam yang diakibatkan. Konversi hutan heterogen menjadi hutan homogen harus dihentikan.

Kelima, pemerintah harus segera memberi penugasan baru kepada BUMN yang memiliki lahan untuk menanam makanan pokok berupa padi, ubi, jagung, tiwul, dan sagu. Negara harus memberi jaminan terhadap ketersediaan bahan makanan pokok sepanjang waktu dengan harga yang stabil dan terjangkau masyarakat.

Kornas akan terus konsisten mengingatkan pemerintah dan seluruh komponen bangsa agar bersama- sama mewujudkan kedaulatan pangan. (Penulis adalah Presidium Kongres Rakyat Nasional – Kornas, tinggal di Jakarta)