Banyak Kepala Daerah Menempatkan Diri Sebagai Makelar

Oleh: Fauzi Aziz

 

TIADA hari tanpa pernah ada yang berhenti membicarakan  pertumbuhan ekonomi dan maknanya bagi kehidupan bangsa. Tanpa pertumbuhan ekonomi merasa tidak nyaman, takut dinilai tidak berprestasi terutama bagi mereka yang saat ini bertindak sebagai presiden, baik sebagai presiden suatu negara atau sebagai presiden Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia dan sejumlah jabatan strategis lainnya.

Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi bukan bonus dari siapa saja, tetapi merupakan ikhtiar bersama melalui berbagai daya upaya yang secara sistemik dilakukan segenap komponen bangsa guna mencapai kinerja pertumbuhan ekonomi.

Bukan bonus karena kita ber-evolosi bersama menjalankan kegiatan dan proses ekonomi secara mandiri, meskipun Indonesia harus menyertakan modal asing dalam setiap prosesnya. Yang terpenting dan perlu dicatat,  Indonesia tidak boleh menjadi koloni asing seperti banyak pihak mengkhawatirkan karena sikap pragmatisme yang kini melembaga dalam berbangsa dan bernegara.

Jan Luiten van Zanden Daan Marks dalam bukunya berju dul “Ekonomi Indonesia 1800-2010”, dalam bab pendahuluan ada catatan menarik. Disebut, Indonesia adalah sebuah contoh negara yang gagal mencapai pertumbuhan yang berkesinambungan dalam kurun waktu yang panjang hingga awal 1970-an.

Baru setelah periode itu, Indonesia berhasil menapaki arah pertumbuhan yang tak terjadi sebelumnya, namun kemudian harus berakhir secara mendadak ketika negeri ini dihantam badai krisis Asia pada 1997/1998.

Sebelum krisis, ekonomi Indonesia rata-rata bisa tumbuh 7% per tahun dan akibat ekonomi Asia kena hantaman tsunami, Indonesia mengalami pertumbuhan negatif menjadi minus 13%, alias bangkrut.

Sempat menyandang sebagai macan Asia generasi kedua bersama Malaysia dan Thailand pada 1970-an. Sektor manufaktur tumbuh rata-rata 12% per tahun kala itu. Dan dalam perspektif sejarah ekonomi, kinerja pertumbuhan Indonesia bisa dikategorikan tak menentu dengan tingkat diskontinuitas yang tinggi,yang membuatnya jadi kasus yang menarik untuk mempelajari dasar-dasar bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Ini catatan sejarah yang disampaikan oleh ahli sejarah ekonomi. Kita boleh setuju dan tidak dengan pendapat tersebut. Yang pasti, kita memerlukan ekonomi Indonesia tumbuh berkelanjutan, meskipun bukan hanya sekedar pertumbuhan untuk pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berkeadilan.

Idiologi ini buat Indonesia adalah given, yakni berkelanjutan dalam arti pertumbuhan yang eco friendly dan berkeadilan dalam konteks peningkatan kesejahteraan yang lebih merata.

Pertumbuhan ekonomi bukan  bonus, berarti dalam konteks realitas harus dilakukan dengan  kerja cerdas dan terpimpin. Diperlukan pemikiran-pemikiran baru yang lebih bersifat fondamental, tidak bersifat kejar tayang karena dikejar waktu.

Menurut Gunar Mydral dalam bukunya  “Asian Drama”, mengatakan  kegagalan pembangunan di negara-negara Asia pasca kolonial berakar pada struktur kekuasaan tradisional yang terus bertahan, sebagai akibat dari ketidakmampuan pemerintah melaksanakan berbagai perencanaan pembangunan modern.

Indonesia mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN 2005-2025), tapi realitasnya RPJPN banyak yang melihatnya dengan  sebelah mata.Yang terjadi adalah umumnya hanya dikutip-kutip saja sebagai bahan konsideran.

Lantas bagaimana kita semua harus bersikap?  Dalam memasuki periode kunci dan menentukan, 2015-2019 dan berikutnya 2020-2025 agar Indonesia tidak mengalami stuck in the middle.

Jawabannya sudah dikatakan Presiden Jokowi, yakni kerja, kerja, kerja. Cukupkah hal yang demikian ini? Tentu masih banyak hal yang harus diperbaiki, antara lain lembaga-lembaga harus mampu bekerja efisien, baik lembaga penyelenggara negara, lembaga pembuat kebijakan publik, institusi pasar dan lain-lain.

Jarak geografis tidak menjadi rintangan ketika konektivitas antar wilayah, atau antar pusat produksi dan pusat distribusi dan/atau pusat logistik semakin terintegrasi satu sama lain secara efisien.

Otonomi Daerah harus menjadi bagian dari solusi peningkatan efisiensi dan produktifitas perekonomian, bukan malah menjadi penghambat pertumbuhan. Indonesia bersama 34 propinsi dan 500 lebih kabupaten/kota harus menjadi kontributor utama untuk ikut mengatasi ketertinggalan (catch up) dari ekonomi belahan dunia, baik di kawasan regional maupun global yang terbukti bisa memimpin karena keunggulan produktifitasnya.

Karena itu, Indonesia harus berfikir ke arah untuk mengambil posisi seba gai driver ekonomi Asia, bukan hanya sebagai “koloni” di Asia karena proses politiknya buruk dan fenomena korupsinya juga memburuk karena banyak kepala daerah menempatkan diri sebagai makelar.

Tingkat korupsi di pusat juga masih seperti api dalam sekam akibat para pihaknya masih saling melindungi. (penulis adalah pemerhati masalah sosial ekonomi dan industri).