Airlangga dan Srimulyani Dituding Biang Kerok Rontokya Industri TPT

JAKARTA, (tubasmedia.com) – Asosiasi Produsen Serat & Benang Filamen Indonesia (APSyFI) meminta pertanggungjawaban Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani atas masuknya produk impor ilegal ini ke Tanah Air.

Sekretaris Ekesekutif APSyFI Farhan Aqil Syauqi menilai keduanya melakukan pembiaran terhadap industri tekstil hari ini sehingga terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ribuan pekerja dan tutupnya banyak pabrik.

“Kita masih ingat Pak Airlangga dan Bu Sri Mulyani lah yang mengeluarkan 26 ribu kontainer ke pasar domestik. Kita pun sampai saat ini tidak mengetahui apa isi dari kontainer tersebut, karena data tersebut tidak pernah disampaikan ke publik. Hal ini juga di konfirmasi juga dari keterangan Menteri Perdagangan bahwa pada saat menghasilkan Permendag No 8 (Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 8/2024 tentang Perubahan Ketiga atas Permendag No 36/2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor), Pak Zulhas (Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan) tidak ikut sama sekali. Menteri Perindustrian juga infonya tidak mengetahui juga isi dari kontainer tersebut apa saja” ungkap Farhan dalam keterangan resmi, Senin (29/7/2024).

Kondisi industri tekstil sekarang dalam keadaan kritis. Dengan masuknya 26 ribu kontainer tersebut memperparah kondisi saat ini dimana ribuan PHK karyawan dan penutupan pabrik masih terus berlanjut. Hal itu tidak lepas dari sahnya Permendag 8/2024.

Airlamga+Bu Sri

“Pak Airlangga dan Bu Sri Mulyani harus tanggung jawab atas ribuan buruh yang di-PHK hingga saat ini. Diskusi-diskusi kami dengan Pemerintah terkait produk impor murah ini sudah bertahun-tahun. Belum lagi kita bicara safeguard kain yang belum di tanda-tangani oleh Bu Sri Mulyani yang sudah menahun. Puncaknya dengan terbitnya Permendag No 8/2024 membuat 26 ribu kontainer masuk ke dalam Indonesia. Ini seperti Legalisasi Impor Ilegal di Indonesia,” ucap Farhan.

Dia juga mengungkapkan, Satgas Impor Ilegal yang dibentuk oleh Menteri Perdagangan bisa berhasil jika semua Kementerian & Lembaga terkait berani untuk membuka data perusahaan yang terlibat, siapa-siapa yang ikut serta, hingga stop impor borongan.

“Kuncinya adalah transparansi data. Semua kementerian & lembaga harus berani ungkap siapa yang bermain di impor ilegal ini. Mulai dari permohonan rekomendasi persetujuan impor dari Kementerian Perindustrian, persetujuan impor dari Kementerian Perdagangan, hingga jumlah yang masuk dari Bea Cukai Kementerian Keuangan, semua yang ada di dalam Satgas pasti punya datanya. Lalu, impor borongan juga perlu di stop karena banyaknya produk ilegal yang masuk lewat jalur tersebut,” kata dia.

Farhan juga berharap Presiden dapat mengevaluasi kinerja satgas impor ilegal ini dalam tenggang waktu 1-3 bulan bekerja.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi sebelumnya mengungkapkan, ada 6 perusahaan tekstil yang terpaksa tutup sehingga menyebabkan 11.000 orang karyawan kehilangan pekerjaannya. Lalu ada 4 pabrik yang melakukan PHK dengan total 2.800 pekerja.

Pabrik Berguguran

Dan, angka itu terus bertambah. Pada bulan Juni hingga awal Juli 2024, kata Ristadi, ada 4 perusahaan kain di Jawa Tengah yang melakukan PHK atas 700-an pekerjanya. Dan 1 lagi pabrik tekstil di Jalan M Toha, Bandung berencana memangkas 500 pekerjanya di bulan Agustus nanti.

Sehingga dengan ini, jumlah pekerja tekstil yang jadi korban PHK sejak awal tahun 2024 bertambah menjadi 14.500 orang per Juli 2024. Dan bakal menjadi 15.000 orang dengan PHK oleh pabrik tekstil di Jalan M Toha, Bandung yang direncanakan pada Agustus nanti.

“4 perusahaan telah melakukan PHK pada bulan Juni hingga awal Juli kemarin. Sekitar 700 orang. Lalu 1 perusahaan yang lokasinya di Jalan M Toha Bandung, juga bersiap memangkas 500 orang pekerja di bulan Agustus nanti,” kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi kepada CNBC Indonesia, dikutip Senin (29/7/2024).

“Total ada 5 pabrik yang PHK. Semua itu pekerja anggota KSPN. Yang di Jalan M Toha itu termasuk perusahaan skala besar. Karena total pekerjanya itu 2.500-an orang. Untuk pabrik kain, pekerja segini sudah skala besar,” ungkapnya. (sabar )