Sikap Pemerintah Brazil Jangan Buat Indonesia Surut Tegakan Hukum

JAKARTA, (tubasmedia.com) – Anggota Komisi I DPR, Nurhayati Ali Assegaf mengatakan sikap Presiden Brazil Dilma Rousseff yang menolak menerima surat-surat kepercayaan Duta Besar Indonesia untuk Brazil jangan membuat pemerintah Indonesia surut menegakkan hukum.

“Sikap ini jangan membuat kita mundur, hukum harus ditegakkan dan ini biasa, on-off on-off,” kata Nurhayati di Jakarta, Sabtu (21/2/2015). Oleh karena itu, kata dia, tugas Kementerian Luar Negeri untuk melakukan pendekatan dengan memberikan penjelasan kepada pemerintah Brazil.

“Tugas Kemlu untuk melakukan pendekalatn guna menjelaskan kepada Brazil bahwa ada warga negaranya yang menyalahi hukum di Inodonesia, sehingga harus mengikuti hukum yang berlaku di Indonesia,” jelas Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI itu.

Terkait sikap Dilma itu, dia meyakini hubungan bilateral kedua negara tidak akan sampai terputus. Sebagai contoh, Brazil adalah satu-satunya negara yang menempatkan seluruh atase pertahanannya di Indonesia.

“Bila mereka putuskan hubungan dengan Indonesia, mereka akan rugi sendiri. Mereka banyak kirim atase pertahanan udara, laut dan sebagainya dan baru pertama Brazil tempatkan atase pertahanan di Indonesia. Hubungan bilateral ini kan saling menguntungkan (resiprokal),” tambah dia.

Diakui Politisi Demokrat itu, setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh sebuah negata, pasti akan mengundang reaksi, akan menimbulkan pro dan kontra. Begitu juga dengan kebijakan Indonesia yang menjatuhi hukuman mati terhadap warga negara Brazil. Begitu juga dengan Indonesia ketika ada warga negara kita di luar negeri yang dijatuhi hukuman “Apa yang dilakukan Brazil ini menyalahi konvensi PBB 1961. DPR terus akan lakukan diplomasinya,” pungkasnya. (nisa)