Rusunawa Telantar, Bukti Koordinasi Pemerintah yang Buruk

Oleh : Anthon P.Sinaga

Anthon P.Sinaga

DI tengah hujatan terhadap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang gencar merencanakan penggusuran dari kawasan terlarang, tapi tidak mampu menyediakan tempat relokasi penampungan, ternyata banyak rumah susun sederhana sewa (rusunawa) milik Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Jakarta yang dibiarkan telantar.

Padahal, kedua instansi ini adalah kepunyaan satu pemerintah, yang satu berkedudukan di daerah, dan satu lagi di pusat, dengan sumber pendapatan yang sama dari rakyat Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Kementerian PU tentu membangun rumah susun tersebut dari APBN (anggaran pembangunan dan belanja negara), sedangkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus membangun rumah dari APBD (anggaran pembangunan dan belanja daerah). Pemerintah Daerah DKI Jakarta butuh banyak rumah untuk rakyat, sementara Pemerintah Pusat cq Kementerian PU kelebihan banyak rumah yang juga dibangun untuk rakyat, bahkan sudah sampai rusak, karena tidak dimanfaatkan. Hal ini merupakan bukti koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah derah yang amat buruk.

Sebuah berita mengejutkan pekan lalu, setelah bertahun-tahun tidak dipakai, sebanyak 28 menara rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dihibahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Rusunawa tersebut dihibahkan menjadi milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta setelah mendapat izin dan persetujuan Menteri Keuangan dan Presiden RI. Sayangnya, setelah banyak rusak, baru dihibahkan. Seperti daun pintu, jendela, kamar mandi, cat tembok dan bagian bangunan lainnya, sudah rusak.

Seluruh aset yang dihibahkan Kementerian PU kepada Pemprov DKI itu, terdiri dari 4 menara Rusunawa Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, berkapasitas 200 unit. Sebanyak 8 menara Rusunawa Pinus Elok di Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur, berkapasitas 400 unit. Sebanyak 12 menara Rusunawa Komaruddin di Cakung, Jakarta Timur berkapasiras 600 unit dan 4 menara Rusunawa Kebon Nanas di Cakung, Jakarta Timur berkapasitas 200 unit.

Seluruh rusunawa ini senilai Rp191,57 miliar dengan jumlah 1.400 unit. Selain itu, kata Sekjen Kementerian PU, Agoes Widjanarko, masih ada lagi 6 rusunawa lainnya yang dibangun Kementerian PU di Jakarta yang akan dihibahkan kepada Pemprov DKI, setelah mendapat izin dan persetujuan Menteri Keuangan dan Presiden RI.

Harus Diperbaiki

Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Wiryatmoko mengatakan, sejumah rusunawa yang telantar sejak 2006 dan 2009 tersebut, akan dipasarkan ke warga Jakarta yang membutuhkan, setelah diperbaiki terlebih dulu. Sebanyak Rp15 miliar sudah disediakan dana dari APBD DKI untuk merestorasi rusunawa yang rusak tersebut.

Ditargetkan akhir tahun 2013 ini sudah harus selesai diperbaiki. Selain memperbaiki sarana yang rusak, Pemprov DKI juga akan melengkapi setiap unit rusunawa sebelum ditempati, dengan perlengkapan rumah tangga, seperti tempat tidur, televisi dan peralatan lain yang diperlukan para penyewa.

Saat ini Pemprov DKI dihadapkan dengan persoalan relokasi penduduk dari bantaran sungai, khususnya Kali Ciliwung, Waduk Pluit, maupun kawasan terlarang bangunan lainnya di Jakarta. Seperti disebutkan Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemprov DKI Jakarta, Jonathan Pasodung, saat ini pihaknya sedang melakukan normalisasi Waduk Pluit di Jakarta Utara.

Sebagian warga, terutama dari sisi barat waduk, sudah direlokasi ke sejumlah rusunawa, seperti di Marunda. Untuk erelokasi warga di sisi timur waduk, Pemprov DKI masih harus menyiapkan rusunawa terlebih dahulu Rusunawa yang baru dihibahkan Kementerian PU ini, tentu akan memperlancar program normalisasi waduk dan sungai-sungai di Jakarta.

Gubernur Joko Widodo dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama terus gencar melakukan program-program yang pro-rakyat, walaupun ada kerikil-kerikil kecil dari DPRD DKI yang mencoba-coba menggertak dengan hak interpelasi. Jokowi dan Basuki telah berupaya memindahkan warga yang kurang beruntung dari tempat yang tidak layak huni ke tempat yang lebih baik.

Termasuk memberikan Kartu Jakarta Pintar untuk membatu anak-anak sekolah dari keluarga kurang mampu, serta Kartu Jakarta Sehat untuk 4,7 juta warga Jakarta yang dianggap layak dibantu untuk memelihara kesehatannnya. Sehingga kelak, warga Jakarta yang pintar dan sehat, akan bisa berpartisipasi penuh untuk memajukan pembangunan Ibukota. Jokowi-Basuki maju terus, pantang mundur! ***