Produk Tekstil Didorong Diversifikasi Perkuat Industri Fesyen
FESYEN – Menteri Perindustrian Saleh Husin berbincang dengan Direksi Sipata Moda Ian Syarif yang juga seorang desainer fesyen saat mengunjungi pabrik kain rajut dan brokat PT Sinar Para Taruna (Sipatatex) di Batujajar, Kabupaten Bandung, 25 Juni 2016. Menperin mendorong industri tekstil melakukan diversifikasi produk untuk memperkuat industri fesyen.-ist/tubasmedia.com
BANDUNG, (tubasmedia.com)- Industri tekstil di Indonesia didorong melakukan pengembangan atau diversifikasi produk ke arah untuk kebutuhan fesyen. Langkah ini seiring dengan berkembangnya industri fesyen dan kreasi desain oleh para desainer.
Menteri Perindustrian Saleh Husin mengatakan hal itu saat mengunjungi PT Sinar Para Taruna dan Sipata Moda, (Sipatatex group), di Batujajar, Kabupaten Bandung, Sabtu (25/6/2016). Termasuk industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT), Sinar Para Taruna memproduksi kain rajut sedangkan Sipata Moda menghasilkan kain brokat.
“Diversifikasi itu menjadi langkah strategis mengingat saat ini perkembangan permintaan pasar terhadap bahan baku untuk kepentingan fesyen yang relatif spesifik semakin tinggi dan sayangnya sebagian besar dipenuhi dari impor,” katanya.
Untuk itu apabila Sinar Para Taruna dan Sipata Moda dapat memproduksi bahan baku kain khususnya untuk kepentingan fesyen, maka didapat keuntungan yaitu penghematan devisa.
Menteri Saleh juga mengapresiasi dua perusahaan itu karena konsisten memproduksi barang sejenis untuk kepentingan pasar dalam negeri dan ekspor yang selama ini pasarnya telah terbentuk. “Sipatatex juga berkontribusi dalam menyerap produk dalam negeri karena menggunakan bahan baku produksi PT Indorama Synthetics Tbk dan PT Indonesia Toray Synthetics,” katanya.
Kemenperin mencatat perkembangan industri TPT selama 2 tahun terakhir cenderung stagnan baik di pasar domestik maupun internasional sebagai akibat melambatnya perekonomian dunia.
Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan berbagai paket kebijakan guna mendorong pertumbuhan ekonomi dengan melakukan deregulasi, memangkas berbagai peraturan, perizinan, dan birokrasi yang masih dirasa menghambat di berbagai kementerian dan lembaga.(ril/sabar)