Pemkab Tasik Kembangkan Program Ekonomi Kerakyatan
Laporan: Redaksi
Ilustrasi
TASIKMALAYA, (TubasMedia.Com) – Sebanyak 40 persen dari 1,8 juta penduduk Kabupaten Tasikmalaya, ternyata masih hidup di bawah garis kemiskinan. Untuk menekan angka kemiskinan tersebut, Pemkab Tasikmaaya berupaya meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan berbagai program ekonomi kerakyatan.
Untuk membedah kemiskinan itu, pihak Pemkab Tasikmalaya akan membangun infrastruktur yang menunjang laku perekonomian masyarakat, seperti jalan dan listrik dan fasilitas lain termasuk membangun lembaga-lembaga ekonomi seperti koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).
Pihak Pemkab Tasikmalaya, telah meminta kepada seluruh perangkat Desa untuk segera membangun Bumdes menyambut program ekonomi tahun 2012, demikian dikatakan Bupati Tasikmalaya H. U. Ruzhanul Ullum, SE, kepada TubasMedia.Com, baru-baru ini.
Program Gerbang Desa, salah satu upaya meminimalisir Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), membangun sarana-sarana pendidikan dan bantuan kesehatan berupa jaminan kesehatan daerah (jamkesda) serta raskin, kata Uu lagi.
Begitupula Desa yang memiliki sanitasi lingkungan berupa jamban di Kabupaten Tasikmalaya masih kurang dan sangat minim. Dari 351 desa yang ada, baru 8 desa yang sudah memiliki fasilitas itu.
Selain itu, kata Uu, Pemkab Tasikmalaya melalui Alokasi Dana Desa (ADD) menyediakan anggaran sebesar Rp 2,6 miliar untuk pembangunan jamban di desa-desa.
Dengan anggaran sebesar itu, setiap desa mendapatkan alokasi anggaran pembangunan jembatan sebesar Rp 7,5 juta dari total ADD sebesar Rp 145 juta yang diterima masing-masing desa.
Total alokasi dana desa untuk 351 desa sebesar Rp 54.054.000.000. Sebanyak Rp 2.632.500.000 di antaranya, untuk membangun sanitasi lingkungan perdesaan. Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tasikmalaya, H. Iwan Saputra mengatakan, program gerbang desa yang dicanangkan Bupati, termasuk membangun sanitasi lingkungan di Kabupaten Tasikmalaya, merupakan program mujarab untuk meningkatkan tarap hidup masyarakat setempat.
“Perlu adanya perhatian serius dari Pemerintah, makanya kita alokasikan dana khusus sanitasi lingkungan. Tidak terbatas pada pembangunan jamban saja, namun tergantung kebutuhan di Desa masing-masing,” kata Iwan.
Hasil survei Bappeda, hanya 8 desa saja yang sudah memiliki sanitasi lingkungan yang memadai, sisanya masih belum memiliki jamban, termasuk di rumah warga.
Ke-delapan desa itu, kini sudah masuk dalam program desa peradaban, setiap Desa mendapat kucuran Rp 1 miliar dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kata Iwan. (hakri)