Pemimpin Mendatang Harus Bisa Kendalikan Impor
Laporan: Redaksi
PURBALINGGA, (TubasMedia.Com) – Impor sejumlah komoditas pertanian dinilai telah merugikan petani yang merupakan mayoritas penduduk Jawa Tengah. Oleh karena itu Gubernur Jateng mendatang diharapkan merupakan sosok yang mampu mengendalikan impor sejumlah komoditas pertanian.
Cara sederhana untuk meningkatkan kesejahteraan petani adalah dengan pembatasan impor komoditas pertanian. Hal itu disampaikan Bupati Purbalingga H Heru Sudjatmoko dalam FGD (Focus Group Discusion) dengan topik pertanian, kehutanan dan ketahanan pangan di Purbalingga, Kamis (12/7). FGD digelar untuk mencari masukan dalam menyusun visi-misi calon gubernur Jateng yang akan diusung PDI Perjuangan tahun 2013 mendatang.
Ditegaskan Bupati, Bung Karno pernah mengingatkan soal munculnya neo kolonialisme, neo kapitalisme dan neo liberalisme. Ajaran Bung Karno menghendaki pemerintahan yang berdaulat di berbagai bidang sehingga kondisi saat ini patut dipertanyakan. Hutang negara semakin banyak namun masyarakat khususnya petani belum bisa menikmati kesejahteraan.
“Setiap tahun, impor hasil pertanian semakin meningkat. Sebut saja seperti gandum, kedelai, buah-buahan, bawang putih dan bahkan beras” kata Bupati. Impor komoditas pertanian menunjukan kondisi petani masih terabaikan. Meski kebijakan impor ditangan pemerintah pusat, namun setidaknya Jateng bisa memberi masukan untuk menolak impor yang merugikan petani.
Sementara itu, Ketua Fraksi PDI P DPRD Jateng Nunik Sri Yuningsih menyampaikan, DPD PDI Perjuangan Jateng menggelar sejumlah FGD dengan pokok bahasan berbeda-beda. Hasil FGD akan diolah untuk menyiapkan materi dalam penyusunan visi misi calon gubernur Jateng dari PDI Perjuangan.
Nunik menambahkan, FGD dilaksanakan disejumlah daerah seperti di Sukoharjo dengan tema UMKM dan koperasi, di Kota Semarang dengan tema bidang infrastruktur, moda transportasi dan tata ruang. Di Kabupaten Semarang dengan tema kesehatan, Kabupaten Kudus bidang perindustrian dan ketenagakerjaan, di Kabupaten Kendal bidang perikanan, kelautan dan lingkungan hidup. (joko)