Pemerintah Kembangkan Mobnas
Laporan: Redaksi

MEMBUKA DISKUSI – Dirjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi ( IUBTT), Kementerian Perindustrian, Budi Darmadi (kanan) disaksikan Presdir PT Astra Daihatsu Motor Sudirman MR membuka Diskusi Forwin bertema “Prediksi Pasar Mobil 2012” di Kementerian Perindustrian, Jakarta, 12 Januari 2012 –tubasmedia.com/sabar hutasoit
JAKARTA, (TubasMedia.Com) – Meski belum ada definisi yang jelas mengenai mobil nasional (mobnas), pemerintah sedang mengembangkan mobnas dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengkhususkan pengembangan kendaraan merek lokal, dengan kapasitas 1000-1200 cc.
Demikian Dirjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi (IUBTT) Kemenperin, Budi Darmadi di sela diskusi Forwin-Gaikindo-Kemenperin di Jakarta, Kamis silam. Menurutnya, selama ini masyarakat masih rancu dengan konsep mobnas.
‘’Masyarakat terpancang pada euforia mobil Esemka padahal, selain merek lokal tersebut, sudah banyak merk lain yang juga dikembangkan selama beberapa tahun terakhir,’’ tegas Budi.
Ia menjelaskan, yang sedang dikembangkan pemerintah saat ini, berbeda dengan konsep mobil nasional sebelumnya, yakni Timor. “Ketentuannya, kalau secara merek kita tidak membedakan, utamanya kendaraan dengan kelas kapasitas di bawah 1200 cc,” ujar Budi
Saat ini pemerintah sedang mengembangkan program Low Cost and Green Car (LCGC) dan program Angkutan Umum Murah Pro Rakyat. Program ini telah ditetapkan berdasarkan Kepres No 10 Tahun 2011.
Segmentasi pasar untuk produk LCGC adalah jenis kendaraan MPV 1000-1200 cc dengan konsumsi bahan bakar 20-22 km/liter. Sementara, program Angkutan Umum Murah Pro Rakyat dimaksudkan untuk mengembangkan kendaraan dengan merek lokal dengan segmen kendaraan berkapasitas mesin maksimum 700 cc.
Untuk mendukung program tersebut, Kemenperin telah mengusulkan beberapa kebijakan insentif kepada Kementerian Keuangan untuk mendukung pengembangan LCGC dan Angkutan murah umum prorakyat.
Budi menambahkan, insentif yang diusulkan antara lain berupa pembebasan bea masuk untuk impor mesin peralatan produksi, bahan baku dan komponen yang belum diproduksi di dalam negeri serta perpajakan. PPnBM (Pajak Penjualan Atas Barang Mewah) diusulkan 0% dimana sampai sekarang masih 10%.
Di bagian lainpenjelasannya dikatakan, industri otomotif Indonesia sudah lebih dalam dari sekedar merakit. Berbeda dengan Agen Pemegang Merk (APM) yang hanya sekedar memegang hak cipta. Yang dilakukan pemerintah melalui program LCGC dan kendaraan pro rakyat, adalah bagaimana mengembangkan merk-merk lokal dengan berbasis pada industri komponen nasional.
“Jadi bagaimana merk lokal bisa dikembangkan, kalau udah 80% local content, artinya 80% belanjanya di dalam negeri. Industri sudah jauh lebih dalam dari perakitan, perakitan hanya pemegang merk tapi yang mensuplai industri komponen indonesia,” jelasnya.
Sementara itu, PT Astra Daihatsu Motor (ADM) memberi sinyal bahwa mobil murahnya dari program LCGC yang dicanangkan pemerintah Indonesia, diluncurkan tahun ini.
Head Executive Research & Development Division PT Astra Daihatsu Motor (ADM) Pradipto Sugondo mengatakan, jika regulasi LCGC resmi dikeluarkan kuartal pertama ini, unit sudah bisa diluncurkan pada akhir tahun. “Dengan catatan, tak ada perubahan regulasi dari yang sebelumnya didiskusikan. Tapi, belum ada jaminan kalau belum resmi peraturannya,” katanya.
Daihatsu menjadi salah satu merek yang paling berminat ikut serta dalam program LCGC Indonesia. Bahkan keseriusannya sudah ditunjukkan dengan memamerkan unit konsep A1 hasil karya anak bangsa Mark Widjaja di ajang Indonesia International Motor Show, Juli 2011.
Budi Darmadi menambahkan, beberapa insentif yang disiapkan untuk LCGC adalah pembebasan pajak penjualan barang mewah (PPn-BM) atau 0 persen untuk mobil bermesin 1.000 cc ke bawah dan 5 persen untuk 1.200cc.
“Masalahnya, saat ini terganggu karena pada PPn-BM ternyata pemerintah tak punya hitungan 5 persen. Sekarang kita lagi mencarikan jalan keluarnya,” jelas Budi.
Selain itu, insentif lain juga bakal diperoleh dari Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dari pemerintah daerah. Budi melanjutkan, pihaknya berupaya untuk menekan semua perpajakkan sehingga mobil LCGC bisa dibandrol Rp80 juta-an per unit.
Sudirman Maman Rusdi, Presiden Direktur PT ADM menambahkan, kepastian baru bisa diperoleh saat prinsipal melihat regulasi resminya seperti apa. “Kalau feasible baru kita jalan. Kita tunggu nanti kuartal pertama, apa benar keluar atau belum,” tegas Sudirman. (sabar)