Mengurus Sertifikat Tanah di Badan Pertanahan Nasional Sering Dikeluhkan
Laporan: Redaksi
JAKARTA, (tubasmedia.com) – Urusan sertifikat tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN) di DKI Jakarta sering dikeluhkan masyarakat, karena biayanya besar dan tidak pasti, serta waktu penyelesaiannya cukup lama dan berbeli-belit. Sehingga, untuk menghindari kekecewaan, masyarakat terpaksa mengurus lewat calo atau pegawai kantor notaris.
Sebenarnya, hal itulah yang ditemui Wakil Presiden Boediono sewaktu melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor BPN Jakarta Pusat hari Rabu (3/9) lalu. Wapres menemukan hampir semua orang yang datang untuk mengurus sertifikat di kantor itu adalah pegawai kantor notaris.
Sesungguhnya, hal itu sudah patut dipertanyakan dan mengundang kecurigaan. Namun, Wapres sebagai etnis Jawa yang dikenal berbudaya halus, hanya menunjukkan kecurigaannya dengan meminta kepada para pejabat di Kantor Pertanahan Jakarta Pusat agar lebih aktif menyosialisasikan kepada masyarakat agar mau mengurus sendiri masalah-masalah terkait sertifikat tanahnya.
Boediono dengan nada santun mengatakan, sosialisasi itu perlu agar masyarakat bisa membandingkan berapa biaya mengurus sertifikat lewat notaris dan berapa biaya kalau diurus sendiri. Ia pun meminta proses mengurus sertifikat dibuat lebih menarik, sehingga masyarakat mau datang sendiri tanpa menggunakan jasa pihak lain.
Bukan rahasia lagi, bahwa tarif dan lama mengurus sertifikat yang tercantum dalam papan pengumuman di kantor pertanahan, hanyalah formalitas. Karena, pada prakteknya besar tarif jauh dari yang tercantum, dan lama waktu penyelesaiannya pun tidak terbatas, tergantung ada tidaknya uang pelicin. Makanya, masyarakat menjadi enggan mengurus sendiri, sehingga menggunakan jasa pegawai kantor notaris atau kantor biro jasa alias calo.
Di Satuan Pelayanan Administrasi (Satpas) SIM Polda Metro Jaya di Jalan Daan Mogot yang juga di-sidak Wapres Boediono pun hari itu, sebenarnya masalah percaloan masih tetap ada, walaupun tidak segawat di kantor pertanahan. Boediono pun mendapati dokter yang bertugas untuk memastikan kesehatan pencari SIM sampai beberapa lama, tidak berada di tempat.
Mudah-mudahan, Wapres Jusuf Kalla untuk periode mendatang pun agar sering-sering melakukan sidak dan sebagai etnis Makassar tentu akan lebih berani menegor keras pejabat kantor pertanahan, kenapa masyarakat harus lewat calo atau pegawai kantor notaris untuk mengurus sertifikat tanahnya. Diperlukan perubahan mental birokrasi untuk melayani masyarakat. (anthon)