JAKARTA, (tubasmedia.com) – Kepala Staf Kepresidenan Luhut Panjaitan menyerahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), Jumat (19/6/2015). Menurut Luhut, LHKPN yang diserahkannya tersebut berupa pembaharuan.lhkpn
Sebelum menjabat Kepala Staf Kepresidenan pada Desember 2014, Luhut menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan 2000-2001, serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura 1999-2000.”Terakhir (melaporkan) saat saya berhenti dari Menteri Perindustrian dan Perdangangan tahun 2001,” tambah Luhut. Kepada wartawan, Luhut enggan mengungkapkan berapa nilai harta yang dilaporkannya kepada KPK.
Selain menyerahkan LHKPN, Luhut mengaku bertemu dengan pelaksana tugas (Plt) Ketua KPK Taufiqurrachman Ruki.
“Kita ngomong-ngomong saja, Pak Taufiq kan teman saya,” ungkap Luhut. Menurut Luhut, salah satu hal yang dibahas keduanya berkaitan dengan panitia seleksi calon pimpinan KPK. Keduanya juga membahas usulan revisi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK.
“Tentu kita pengen aturan itu harmonisasi supaya aturan jangan tumpang tindih, termasuk juga masalah banyak peraturan perundangan-undangan yang menjadi tanpa disadari bisa hambat investasi. Itu juga pemerintah sekarang lakukan harmonisasi,” ungkap Luhut.
Sayangnya Luhut tidak menyampaikan mengenai pandangan pemerintah mengenai revisi UU KPK tersebut
Berdasarkan LHKPN Luhut yang disampaikan pada 10 Mei 2001, harta jenderal bintang empat tersebut berjumlah Rp7,105 miliar dan 295.494 dolar AS.
Rincian hartanya adalah harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan senilai Rp1,46 miliar di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan yang berasal dari warisan.
Selanjutnya harta tidak bergerak berupa mobil Mazda Cronos, mobil Cherokee, mobil Toyota Crown dan KIA Carnival senilai Rp795 juta, logam dan batu mulia sejumlah Rp250 juta serta giro dan serta kas lain sejumlah Rp4,6 miliar dan 295.494 dolar AS.(hadi)