Kinerja Pemerintah Jokowi Dinilai Mengecewakan

JAKARTA, (tubasmedia.com) – Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Hermanto mengatakan kondisi politik, sosial dan ekonomi yang mengalami kemuduran dirasakan oleh segenap bangsa Indonesia di era Presiden Joko Widodo, tidak hanya membuat kader Partai Demokrat kecewa, tapi juga partai pendukung utama Presiden Jokowi dan rakyat Indonesia. Seluruh pembangunan dan stabilitas yang sudah dicapai di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono apa yang sudah dirasakan bangsa ini pun seperti ditarik mundur.

“Saya rasa bukan hanya Partai Demokrat yang kecewa karena apa yang sudah dicapai oleh pemerintahan SBY sebelumnya menjadi ditarik mundur ke belakang oleh pemerintahan saat ini, tapi juga PDIP sebagai partai pendukung utama dan rakyat Indonesia. Semua pembangunan dan stabilitas di bidang sosial, politi dan ekonomi pun menjadi mundur,” kata Agus di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (2/4/2015).

Dia pun meminta para mentri di kabinet Jokowi untuk serius bekerja dan tidak hanya melakukan pencitraan-pencitraan yang tidak ada artinya untuk rakyat. “Contohnya menteri-menteri di bidang ekonomi, bekerjalah untuk rakyat. Kenaikan dollar yang memicu kenaikan harga BBM dan membuat kenaikan harga-harga bahan kebutuhan masyarakat harus menjadi perhatian para mentri untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang bisa meringankan beban rakyat.

“Jangan hanya pencitraan tapi kehidupan rakyat yang susah tidak dipedulikan. Contohnya Menteri Kelautan dan Perikanan yang membuat moratorium penangkapan ikan. Ini ditambah juga kenaikan harga BBM membuat nelayan tidak pergi ke laut dan membuat ekpsor ikan pun menjadi merosot tajam. Jangan hanya bisa mengebom kapal ikan yang awaknya sudah ditangkap dan kapalnya sudah diamankan dengan alusista. Itu jangan-jangan lebih mahal bom yang digunakan daripada kapal ikannya,” jelasnya.

Target Presiden Jokowi untuk mencapai swasembada beras juga tidak didukung oleh anggota kabinetnya terutama Mentri BUMN dan juga Mentri Pertanian yang juga sekali lagi lebih banyak melakukan kegiatan pencitraan daripada kerja yang sebenarnya. Kinerja mentri pertanian yang hanya memberikan traktor untuk kemudian diambil lagi, adalah kerja yang membuat presiden Jokowi dipermalukan dimuka umum.Ada ketidaksinkronan antara keinginan Jokowi dan para mentrinya yang tidak sanggup membaca keinginan Jokowi.

“Memalukan sekali kalau pemberian traktor hanya untuk upacara seremonial. Belum lagi meneg BUMN yang menganti semua jajaran direksi dan komisaris BUMN dengan orang-orang yang kinerjanya belum jelas. Jelas kementrian BUMN tidak menjalankan prinsip good corporate governance,” paparnya.

Menteri BUMN yang banyak mengakomodir para relawan menurutnya juga aneh, karena Jokowi sendiri beberapa kali menegaskan bahwa relawannya bekerja tanpa pamrih, tapi mengapa jabatan komisaris dan direksi BUMN justru seperti diberikan kepada relawan oleh mentri BUMN sebagai pamrih. “Ini juga salah satu bentuk ketidaksingkronan keinginan Jokowi dan mentrinya,” jelasnya.

Sementara di bidang politik, hukum dan keamanan, Mentri Hukum dan HAM justru mengambil langkah-langkah yang membuat kacau situasi politik. ”Yah contohnya untuk masalah PPP dan Partai Golkar. Ini kan membuat kegaduhan yang tidak perlu. Saya harap kedepan semua mentri Jokowi mendukung program Jokowi yang pro rakyat dan tidak lagi mengambil langkah-langkah yang tidak seharusnya dilaukan oleh para  pembantu terhadapa atasanya,” pungkasnya.(nisa)