Kalau Mau Ikuti Gebrakan Ahok “Rakyat Pasti Sejahtera”

Kalau Kepala Lurus, Bawahannya Nggak Berani Nggak Lurus

Itu kesimpulan Ahok yang telah mendatangi KPK untuk mendiskusikan tentang tata niaga pengelolaan daging sapi PD Dharmajaya dan juga membahas tentang angka antisipasi korupsi di lingkungan pemerintahan DKI Jakarta.

Ahok akan mendaftarkan seluruh pejabat Eselon III sampai Eselon IV dan harus melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Seluruh pejabat struktural mengisi LHKPN. Kalau ada yang tidak lapor pejabat bersangkutan menurut Ahok akan dicoret dan dijadikan staf saja. Ahok segera akan mewujudkan sistem transaksi keuangan non tunai atau cashless society.

Untuk itulah mulai tahun depan di Jakarta tidak bisa lagi transaksi secara tunai di atas Rp 25 juta. Semua uang harus ditransfer melalui bank sehingga Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) termasuk KPK gampang memonitor. ICW juga diminta turut berperan aktif membantu dan mengawasi gaya hidup pejabat. Menurut Ahok sangat aneh kalau ada pejabat punya jam tangan miliaran, bayar pajaknya berapa..?

Langkah Ahok ke KPK ternyata gayung bersambut, sembilan orang dari KPK juga menemui Ahok di Balai Kota Jakarta. Dalam pertemuan itu dibahas mengenai adanya indikasi korupsi yang melibatkan pejabat Pemprov DKI Jakarta dari Eselon III, Eselon II dan Eselon I. KPK berasumsi ada kejanggalan di Dinas Perhubungan DKI Jakarta, seperti uji kelayakan kendaraan atau biasa disebut uji KIR. Masalah trayek dan masalah KIR di antaranya, sampai sekarang tidak pernah tahu berapa buku KIR yang dikeluarkan oleh jumlah trayek.

Karena itu, Ahok akan siap membantu KPK guna penyelidikan lebih lanjut bahkan akan siap memberikan data yang diperlukan oleh KPK. KPK menemukan pengurusan izin akte lahir kendaraan di Jakarta ini begitu mudah dan cepat namun di balik itu semua terlihat kesemrautan administrasi yang mengarah pada korupsi.

Saat ini tentu saja rakyat sedang dihadapkan pada rasa was-was. Sebab tidak berapa lama lagi masa tugas pengabdian KPK di bawah kepemimpinan Abraham Samad selaku Ketua KPK berakhir sudah. Tentu keberadaan lembaga anti rasuah ini masih harus tetap dipertahankan.

Persoalannya kini menjadi lebih pelik selama perseteruan lembaga legislatif DPR-RI di Senayan sana masih belum reda di antara dua kubu Koalisi Indonesia Hebat (KIH) berhadapan dengan Koalisi Merah Putih (KMP). Sebab lolos tidaknya yang dicalonkan masuk ke jajaran pimpinan KPK kata kuncinya ada pada ketukan palu para wakil rakyat di Senayan. Semoga anggota DPR RI periode 2014-2019 ini juga bermental sama dengan Abraham Samad Cs bersama Ahok. ***