Inggris Tinggalkan Tantangan Untuk Peraturan Bonus Bankir
LONDON, (tubasmedia.com) – Dalam sebuah langkah yang mengejutkan, pemerintah Inggris telah menarik langkah hukum untuk menentang undang-undang Uni Eropa yang membatasi tingkat bonus bankir.
Kanselir George Osborne mengatakan ia telah mengakui tantangan itu “sekarang tidak mungkin berhasil”. Langkah ini dilakukan setelah seorang penasihat Pengadilan Eropa menolak argumen hukum Inggris yang menentang rencana tersebut.
Aturan yang ditentang itu adalah soal membatasi bonus sampai 100% dari gaji bankir atau 200% dengan persetujuan pemegang saham.
Departemen Keuangan telah menegaskan bahwa pembatasan tersebut akan membuat banker keluar dari Eropa dan meningkatkan basic pay, sehingga sulit bagi bank untuk memangkas biaya di masa paceklik.
“Saya tidak akan menghabiskan uang pembayar pajak pada tantangan hukum sekarang tidak mungkin berhasil,” kata Osborne.
Namun dia menambahkan: “Faktanya ini adalah aturan yang dirancang dengan buruk yang mendorong pihak yang membayar bankir tidak mengurangi itu. Aturan-aturan ini mungkin sah tetapi mereka sepenuhnya akan mempertahankan diri, jadi kita perlu mencari cara lain untuk mengakhiri imbalan untuk kegagalan dalam. bank kami.”
Cap pada rasio ini dirancang untuk mengurangi insentif bagi para bankir untuk mengambil risiko yang berlebihan, tapi kritikus mengatakan itu akan mendongkrak gaji dasar dan biaya bank.
Osborne juga menulis surat kepada Gubernur Bank of England Gubernur Mark Carney, di mana ia mengatakan bahwa meskipun Departemen Keuangan telah melepaskan tantangan, ia “seharusnya tidak menghentikan kami dari mengejar tujuan kami untuk memastikan sistem remunerasi yang mendorong tanggung jawab dan bukannya meremehkan itu.”
“Memastikan bahwa perusahaan membayar insentif kepada karyawan untuk berperilaku dengan cara yang benar adalah hal yang sangat penting untuk memulihkan kepercayaan publik di pasar keuangan,” tambahnya.
Carney sendiri telah menyuarakan kekhawatiran tentang pernyataan Uni Eropa, yang mengatakan hal tersebut memiliki “efek samping yang tidak diinginkan dengan membatasi ruang lingkup remunerasi jika harus dipotong kembali”.
Pemerintah Inggris telah menantang undang-undang tersebut dan meminta Court of Justice (ECJ) Uni Eropa di Luxembourg untuk mempertimbangkan enam argumen terhadap kedua ruang lingkup dan dasar hukum bagi aturan baru.
Sebelumnya pada hari Kamis, Advokat ECJ Niflo Jääskinen memberikan opini bahwa undang-undang Uni Eropa yang membatasi rasio itu valid. Jääskinen, salah satu dari sembilan advokat yang menasehati ECJ, menolak semua argumen hukum dan teknis pemerintah Inggris terhadap undang-undang Uni Eropa.
Dia berkata: “Memperbaiki rasio remunerasi variabel gaji pokok tidak bisa disamakan dengan batasan pada bonus bankir, atau perbaikan tingkat gaji, karena tidak ada batasan yang dikenakan pada gaji pokok terhadap bonus yang dipatok.” (Rizal Surya Pratama)