Industrialisasi dalam Pemerintahan Baru

Oleh: Fauzi Aziz

ilustrasi

PRESIDEN dan wakil presiden terpilih pada pilpres tahun ini diharapkan mempunyai perhatian khusus untuk memperkuat sistem perokonomian dalam negeri yang bisa memberikan tempat bagi tumbuhnya sektor industri manufaktur yang berdaya saing global. Perhatian ini sangat diperlukan untuk memperkuat struktur perekonomian nasional dengan mendudukkan sektor industri manufaktur sebagai penggerak utama yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas, dan sektor pertambangan dan bahan galian yang menghasilkan produk-produk yang secara efisien, modern, dan berkelanjutan dapat dikapitalisasi nilai tambahnya melalui proses industrialisasi.

Saatnya Indonesia harus memiliki kebijakan industri yang prosesnya harus dapat berjalan berdasarkan pendekatan sistem industri yang efisien menurut kaidah rantai nilai. Kita berharap pemerintah yang akan datang dapat menata kembali konsep pengembangannya, yang di lapangan proses rantai nilai tersebut diharapkan benar-benar dapat terjadi. Koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan lintas wilayah menjadi sesuatu yang penting untuk bisa melahirkan konsep kebijakan yang bersifat integrated.

Pemerintah yang akan datang kita harapkan mampu merajut satu sistem pengembangan industri yang nilai dasar kebijakannya tidak bersifat fragmentatif, tetapi harus bersifat integratif. Perhatian pemerintah ini diperlukan untuk mengatasi masalah yang bersifat fundamental, yakni terjadinya paradoks sektor riil yang realitasnya ditunjukkan dengan tidak tumbuhnya sektor-sektor yang justru menyerap tenaga kerja banyak. Build of connectivity policy sangat diperlukan untuk melakukan proses industrialisasi yang benar dan efisien.

Catatan Bappenas

Diversifikasi produk dan inovasi pengolahan sumber daya alam harus dikembangkan melalui sistem industri yang tepat untuk menghasilkan nilai tambah yang tinggi, termasuk pengembangan mutu dan harga yang bersaing dalam merebut persaingan global. Bappenas sudah memberikan sebuah catatan yang bersifat strategis bahwa periode 2015-2019, dan berlanjut pada periode 2020-2025, merupakan periode kunci dalam melaksanakan tahapan pembangunan.

Periode ini sangat menentukan bagi Indonesia, apakah negeri ini mampu keluar atau tidak dari jebakan sebagai negara berpendapatan menengah- bawah. Agar tidak masuk perangkap ini, maka industrialisasi pertanian, pengembangan industri pengolahan/manufaktur, termasuk industri padat karya harus menjadi prioritas nasional untuk dikembangkan melalui sistem industri yang efisien, karena Indonesia masih mempunyai masalah pengangguran terbuka yang tinggi.

Prioritas ini penting untuk direalisasikan,dan syarat utama yang harus bisa dipenuhi oleh pemerintah adalah dengan merancang sistem kebijakan ekonomi yang saling terkoneksi dengan tepat dan berkualitas. Rantai nilai kebijakannya harus saling menguatkan, sehingga hal-hal yang berpotensi menimbulkan distorsi dapat dicegah agar mampu menggerakkan pertumbuhan yang sehat dan efisien, baik bagi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan maupun bagi pertumbuhan sektor-sektor ekonomi produktif yang menjadi penggerak utamanya.

Kita berharap presiden dan wakil presiden terpilih dapat menjadi dirigen yang langsung memimpin proses industrialisasi di Indonesia, utamanya dalam kaitan untuk mengelola proses build of connectifity policy yang diperlukan. Tujuannya agar tidak lagi terjadi fragmentasi kebijakan yang bisa memunculkan trade off dan distorsi, karena kebijakan satu sama lain saling bertentangan. Progam de-bottlenecking harus dilaksanakan secara konsisten agar high cost economy dapat dipangkas. ***