Hentikan Impor Bus

Laporan: Redaksi

JAKARTA, (tubasmedia.com) – Anggota DPR Komisi VI, DR Lili Asdjudiredja mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk menghentikan pembelian bus impor karena Indonesia sudah mampu membuat bus yang dibutuhkan Pemerintah DKI Jakarta.

‘’Tidak ada alasan yang bisa diterima akal sehat sehingga Indonesia harus membeli bus dari luar negeri. Ini namanya keterlaluan dan tidak menghormati aturan pemerintah,’’ kata Lili dalam diskusi dengan tubasmedia.com di ruang kerjanya kemarin.

Sebelumnya kepada politisi senior ini dimintai komentar sekitar rencana Pemerintah DKI Jakarta untuk mengimpor alat transportasi seperti 4.000 unit bus untuk dioperasikan sebagai angkutan umum busway di Jakarta, monorel dan kereta api.

Untuk mengimpor 4.000 unit bus dari berbagai negara itu, Jokowi selaku Gubernur DKI Jakarta telah menyurati pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Keuangan untuk membebaskan tarif bea masuk bus impor CBU (completely build up) dari selama ini 40 persen menjadi nol persen. Dan menurut Jokowi, secara lisan Menteri Keuangan sudah menyetujui pembebasan tarif bea masuk bus impor.

‘’Itu harus dihentikan. Sekali lagi saya katakan, Indonesia sudah mampu memproduksi segala jenis moda transportasi dengan mutu lebih terjamin dan harga jauh lebih murah. Jadi buat apa harus impor?,’’ tanya Lili.

Dari perbedaan harga saja kata Lili, pihak-pihak yang bersikeras mengimpor bus sudah harus berfikir beberapa kali. Dia menyebut, harga bus impor yang mau didatangkan Pemrov DKI berkisar antara Rp 3 miliar hingga Rp 4 miliar per unit sementara buatan dalam negeri harganya hanya antara Rp 1,5 miliar sampai Rp 1,8 miliar.

‘’Menurut saya, aneh. Beda harga saja mencapai seratus persen. Belum lagi layanan purna jual yang tidak ada dari importir yang nanti jika bus-bus impor itu rusak atau mau servis, suku cadangnya dibeli dari mana?,’’ tanya Lili.

Belum lagi katanya mutu produk. Bus buatan Indonesia sudah pasti jauh lebih bermutu dibanding barang impor khususnya penyesuaian dengan iklim dan infrastruktur Indonesia.

Jadi, lanjut Lili, semua pihak, khususnya aparat pemerintah pusat dan daerah, sudah saatnya mencintai produk dalam negeri. Selain akan mensejahterakan masyarakat, mencintai produk lokal itu juga akan berdaya guna untuk menumbuhkembangkan sektor industri di Indonesia.

Melalui penggunaan produk lokal, industri akan berkembang, tenaga kerja bisa diserap sebanyak-banyaknya yang pada akhirnya akan menjadikan Indonesia bukan lagi hanya sebagai sasaran pasar, tapi menjadi negara produsen yang kuat dan mandiri.

Lili juga meminta pemerintah pusat dan daerah agar tunduk dan taat kepada seluruh aturan dan program yang sudah disepakati pemerintah. Sebagaimana diketahui, Indonesia sudah sejak dahulu mempunyai kebijakan untuk meningkatkan penggunaan produk Indonesia melalui instruksi presiden yang dinamai P3DN (peningkatan penggunaan produk dalam negeri).

Lain di Bibir Lain di Hati

Namun kata Lili, sebagian besar aparat pemerintah tidak menghormatinya dan tidak mau menurutinya kendati melalui iklan, P3DN disebut-sebut harus diamankan. Ikan untuk mengajak masyarakat agar menggunakan produk dalam negeri, memang sangat gencar. Bahkan ada iklan yang ukurannya sangat besar yang terpampang di beberapa jalan raya termasuk jalan tol dengan menampilkan bintang terkenal Widyawati mengajak rakyat menggunakan produk dalam negeri.

Demikian juga Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, telah pula memanfaatkan program P3DN sebagai jargon politiknya melalui iklan yang dapat kita lihat di beberapa angkutan umum di Jakarta.

Tapi menurut Lili, itu hanya sebatas iklan dan memang kebijakan P3DN telah berubah fungsi menjadi alat kampanye melalui iklan yang enak untuk didengar. ‘’Tapi pelaksanaannya nol. Kenapa ? Karena pejabat kita itu umumnya pemburu rente,’’ tegas Lili.

Jika kita kata Lili konsisten untuk menomorsatukan produk lokal, seharusnya semua produk hortikultura, juga jangan lagi ada yang diimpor tapi seluruhnya merupakan hasil bumi Indonesia. Lihat saja, ujar Lili, seperti bawang merah, cabai rawit, jagung, jahe dan buah-buahan, semuanya sudah diimpor sementara iklan P3DN sangat enak untuk didengar.

‘’Jadi saya melihat sebagian besar aparat pemerintah kita tidak konsisten. Lain di bibir lain di hati. Ini serius. Kalau memang P3DN tidak berguna lagi dan tidak dihormati aparat pemerintah itu sendiri, ya lebih baik P3DN dihapus saja,’’ ujar Lili. (sabar)