Investasi Menambah Impor, Tapi Harus Meningkatkan Ekspor

Oleh: Fauzi Aziz

ilustrasi

INVESTASI, impor, dan ekspor, adalah tiga isu kebijakan yang belum membuat Indonesia nyaman dalam pengelolaan neraca pembayarannya. Masalahnya klasik dan sudah cukup banyak dibahas. Iklim investasi masih belum baik, ekspor masih ditopang oleh komoditi primer, dan ketergantungan impor tetap tinggi untuk mendukung investasi dan ekspor. Tiga sumber pertumbuhan ekonomi tersebut berada dalam satu rantai proses dan saling bergantung satu sama lain dalam satu siklus pembangunan ekonomi.

Surplus neraca modal dan finansial sangat diperlukan oleh Indonesia sebagai negara emerging economy. Surplus neraca perdagangan juga penting agar cadangan devisa ekspor dapat menjadi tabungan yang besar untuk menyangga perekonomian dan juga untuk membiayai impor.

Neraca jasa juga harus kita harapkan dapat menghasilkan surplus, sehingga secara total hal yang demikian dapat memgamankan posisi neraca pembayaran Indonesia. Kita harapkan pemerintah ke depan, dalam lima tahun pertama, fokus saja kerja untuk menjawab tiga isu kebijakaan yang utama di bidang ekonomi, yakni investasi, ekspor dan impor. Sasaran dan targetnya adalah mengamankan posisi neraca pembayaran Indonesia. Strateginya adalah meningkatkan investasi, meningkatkan ekspor, dan mengendalikan impor. Tim ekonominya terdiri dari para menteri di bidang ekonomi dan gubernur BI, serta ditunjang oleh para menteri yang menangani bidang infrastruktur dan para gubernur.

Presiden memimpin langsung tim ekonomi tersebut dan wapres diberi tanggung jawab untuk memimpin soal polkam dan kesra. Lima tahun pertama kabinet mendatang tema utamanya adalah kebangkitan ekonomi. Pastikan bahwa akhir Desember 2015, saat dimulainya FTA ASEAN kondisi perekonomian nasional cukup bisa menopang dan posisi tekanan ekonomi yang bersifat eksternal dapat terkelola dengan baik untuk mengamankan pertumbuhan ekonomi. Birokrasi pendukungnya harus bekerja all out, efisien dan mampu menjalin kerja sama dan koordinasi yang efektif di lapangan untuk melayani investor domestik/asing, merumuskan strategi ekspor yang ofensif dan menjaga agar impor tetap terkelola dengan baik.

Semua negara di kawasan Asia pasti berbenah dan bergerak ke arah yang sama untuk terus bekerja membenahi kondisi dalam negeri masing-masing untuk mendapatkan manfaat pada kesempatan pertama, ketika ekonomi global menggeliat. China saat ini sedang mereformasi ekonominya untuk jangka waktu 10 tahun ke depan. Indonesia harus pula melakukan hal yang sama agar daya saing internasionalnya makin baik. Pusat gravitasi global ada di Asia termasuk Indonesia. Negara yang paling siap mempersiapkan diri untuk kebangkitan ekonomi adalah yang akan mendapatkan manfaat. Yang lambat dan stagnasi melakukan berbagai perubahan besar/kecil pasti akan merugi dan ekonominya sudah hampir pasti akan mengalami tekanan/ancaman defisit.

Demokrasi Pancasila

Untuk mencapai hasil-hasil positif yang kita semua inginkan, tentu kita harus bersedia berbenah untuk berbuat bagi negeri ini menyongsong hari depan yang lebih baik. Politik dalam negeri kita harus makin dewasa dan menunjukkan komitmennya secara nasional untuk bersama-sama ikut memecahkan sejumlah masalah dan berpartisipasi aktif merumuskan kebijakan negara yang pro kebangkitan ekonomi Indonesia. Dengan demikian, kerja sama antara pemerintah dan parlemen menjadi semakin penting untuk dilakukan dengan semangat demokrasi Pancasila yang menjadi acuannya, bukan demokrasi liberal yang menyebabkan bangsa ini salah arah membangun dirinya.

Para calon pemimpin Indonesia ke depan pasti sudah punya visi dan misi untuk membuat Indonesia lebih maju dan pasti tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama dari kondisi yang terjadi sebelumnya. Proses pengayaan kekuatan Indonesia harus dimulai dari dalam. Pengayaan kekuatan yang bersumber dari luar pada dasarnya hanya sebagai pelengkap. Semua negara di dunia, tanpa kecuali, pasti mempunyai semangat yang sama, yakni nilai tambah ekonomi yang bisa diciptakan harus bermanfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. Sekali kondisinya berbalik, pasti rakyat akan menggugat, karena merasa tidak diperhatikan dan bisa berujung pada kondisi distrust kepada para pemimpin negaranya.

Ke depan, kita harapkan para pemimpin dan pejabat agar lebih banyak menghabiskan waktu untuk mengurus masalah-masalah internal, karena problemnya akut. Rencana-rencana yang tetap dianggap baik dan telah disiapkan oleh Kabinet Indonesia Bersatu jilid dua sebaiknya tidak dibongkar lagi. Lebih baik dilanjutkan demi keberlanjutan proses pembangunan ekonomi di negeri ini.

Demokrasi, aturan hokum (rule of law) dan keadilan sosial tetap menjadi acuan yang objektif untuk membawa kemajuan ke masa depan. Karena itu, segala bentuk pembenahan yang akan kita kerjakan dalam 5 tahun ke depan di bidang ekonomi harus bisa meningkatkan investasi, meningkatkan ekspor dan mengendalikan impor demi amannya struktur neraca pembayaran Indonesia. Pengalaman menunjukkan bahwa pengamanan neraca pembayaran nasional tidak akan bisa bertumpu pada kehebatannya dalam pengelolaan kebijakan makro ekonomi semata, tetapi juga perlu didukung oleh keandalannya dalam pengelolaan kebijakan mikro, sektoral yang efisien. ***