Gubernur Jabar Lantik Pejabat Eselon II

Laporan: Redaksi

BANDUNG, (Tubas) – Hasil keputusan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan Nomor 821.2/Kep 903 – BKD/2011, tentang alih tugas/alih jabatan pejabat struktural melantik 8 pejabat eselon II lingkup Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, di Aula Barat Gedung Sate, Jl Diponegoro 22 Bandung, pekan lalu.

Para pejabat baru itu di antaranya menggantikan posisi yang ditinggalkan pendahulunya karena memasuki pensiun, promosi dan perpindahan jabatan. Gubernur mengharapkan para pejabat baru tersebut mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih berkualitas, transparan, akuntabel sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Pemerintah harus mampu menjawab sekaligus mengatasi permasalahan secara akseleratif. Khususnya melalui penguatan kapasitas aparatur sebagai motor penggerak birokrasi yang profesional dan memiliki integritas tinggi. Sehingga, dengan modal itu, pemerintah dapat memberikan yang terbaik bagi masyarakat,” tegas Heryawan di hadapan para pejabat eselon II yang dilantik dan tamu undangan yang hadir pada upacara tersebut.

Sutjipto, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) yang diberi amanat menjadikan Badiklat sebagai wadah strategis dalam menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan aparatur profesional, andal dan berkualitas. Demikian juga dengan Diden Trisnadi yang sebelumnya menjabat Sekretaris Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan menjadi Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) yang diberi tugas mengawal kebijakan pemerintah mewujudkan ketahanan pangan di Jawa Barat.

Selanjutnya kepada Enny Heryani Ratnasari, Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (Bapusipda) didorong agar menciptakan tertib arsip dan merevitalisasi peran dan fungsi perpustakaan yang edukatif, informatif dan rekreatif. Sementara Hening Widiatmoko Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) mendapat tugas menciptakan lapangan kerja baru, mendorong peningkatan kerja sama Tripartit. Dan secara khusus Kadisnakertrans mendapat tugas mengelola tenaga kerja luar negeri asal Jawa Barat dengan berkoordinasi dengan semua pihak terkait.

Sedangkan Tati Iriani, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) harus mampu mewujudkan layanan sosial dengan kualitas terbaik di setiap unit pelayanannya. Khususnya menekan angka penyandang masalah sosial di Jawa Barat. Nenny Kencanawati, Kepala Biro Pengembangan Sosial mendapat tugas merumuskan regulasi dan kebijakan yang mampu menghadirkan partisipasi publik, memiliki kultur mandiri, berdaya dan bergotongroyong dalam mengatasi permasalahan sosial di Jawa Barat. (damanik)