Diwaspadai, Memilih Kepala BIN Jangan Tersandera Elit Politik

JAKARTA, (tubasmedia.com)– Penunjukan jabatan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) harus diwaspadai jangan sampai terjadi kekisruhan sebagaimana yang terjadi atas penunjukan jabatan Kapolri saat ini.

Ketua Badan Pengurus Setara Institute, Hendardi, mewanti-wanti Presiden Joko Widodo agar jangan tersandera elite partai saat nanti menunjuk Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) sebagaimana diprediksi publik atas kekisruhan yangt terjadi pada penunjukan jabatan Kapolri.

Ditengah berlangsungnya diskusi tentang “Tarik Ulur” Kepala BIN di Kantor Komnas HAM di Jln. Latuharhari Jakarta Pusat, Senin (233/2/15), Hendardi menyarankan agar, dalam melaksanakan reformasi intelijen diperlukan pimpinan yang memadai. “Kita tidak ingin Jokowi-JK tersandera oleh elite-elite partai politik saat memilih Kepala BIN,” kata Hendardi mengisyaratkan.

Disarankan, seharusnya tidak terjadi lagi seperti saat memilih Jaksa Agung dan calon Kapolri. Sebab posisi kepala BIN itu sangat vital. Calon Kepala BIN harus punya harapan baru.

Menurut Hendardi, seorang Kepala BIN harus independen, bersih dari korupsi dan bersih dari keterlibatan pelanggaran HAM berat. Ditegaskan, ada baiknya sebelum memilih satu nama, Presiden memberitahu publik terkait calon-calon yang akan ditunjuk sebagai pengganti Marciano Norman.

Juga Sekretaris Eksekutif Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (Kasum) Choirul Anam menyarankan agar Presiden sebaiknya menunjuk panel khusus untuk mencari calon Kepala BIN sama halnya saat Presiden mencari hakim konstitusi.

“Tidak ada alasan untuk tidak membuat panel. Selain Kepala BIN kan memang harus rahasia, tapi Kepala BIN-nya tidak harus rahasia,” kata Anam seraya mengisyaratkan agar penyeleksian calon Kepala BIN harus dengan melibatkan masyarakat. (marto tobing)