Dimana Posisi Rakyat dan Pers dalam Pembangunan Ini ?
Oleh; Herry Sinamarata
KALAU dipikir-pikir, kegiatan komunikasi, informasi dan sosialisasi, paling sering atau paling gampang untuk dikorbankan. Kalau ada penghematan anggaran, tindakan yang paling gampang dilakukan adalah, coret saja kegiatan sosialisasi.
Ini bisa terjadi karena mindset pejabat di kementerian selalu menyebut kegiatan sosialisasi, informasi adalah kegiatan yang tidak ada manfaatnya, buang-buang uang (anggaran) saja dan bisa ditangani sendiri. Toch tidak ada konsekuensinya kendati kegiatan sosialisasi dihilangkan dari seluruh program sebuah lembaga atau kementerian.
Suruh saja staf posting kegiatan kementerian di akun-akun medsos. Selesai ! Tapi, apa betul tidak ada persoalan dalam strategi komunikasi kementerian? Apakah kebijakan kementerian atau lembaga sudah bisa tersampaikan kepada masyarakat tanpa melalui kegiatan sosialisasi dan komunikasi ? Ternyata ada masalah.
Dalam beberapa kasus menunjukkan bahwa pihak kementerian tidak siap dalam menjawab isu-isu dan pertanyaan publik terkait persoalan yang dihadapi masyarakat.
Publik tidak paham dan tidak tau pemerintah kini sedang mengerjakan apa? Apakah kebijakan kementerian berkaitan atau erat hubungannya dengan kehidupan rakyat, warga masyarakat? Kok ada rakyat merasa berjuang sendiri untuk bisa survive?
Makanya penulis menyimpulkan, sosialisasi dan komunikasi lembaga dan kementerian dengan warga masyarakat itu, perlu dan penting dilakukan secara bersama-sama dengan insan pers.
Butuh Dana
Iya, memang betul kegiatan sosialisasi, penyebaran informasi membutuhkan biaya. Omong kosong jika disebut penyebaran informasi dan menghidupkan komunikasi dua arah bisa dilakukan tanpa biaya. Ibarat kendaraan, bagaimana mungkin mobil bisa jalan kalau tidak ada bensinnya (BBM)? Ini mungkin bisa menjadi bahan renungan pasca Presiden Prabowo mencanangkan, program efiensi……
Menjalankan program efisiensi tidak serta merta harus menghapus seluruh kegiatan sosialisasi dan komunikasi. Tidak ! Pasalnya, sosialisasi dan komunikasi dua arah itu dirasa perlu selain sebagai penyebaran informasi juga bisa menjadi inspirasi kepada pihak-pihak lain.
Sebut saja peristiwa tutupnya pabrik tekstil Sritex. Ditambah lagi pabrik Sanken dan Yamaha tidak beroperasi lagi. Itu bukan berarti rakyat Indonesia tidak butuh lagi baju, celana, tekstil dan barang-barang elektronik!
Pabrik ditutup berdampak pada ratusan, bahkan belasan ribu orang kehilangan pekerjaan. Pabrik ditutup, ini bukan karena rakyat tidak mau bekerja lagi.
Pabrik-pabrik itu ditutup, artinya karena kita kalah bersaing di pasar. Darimana kita bisa tau kalau penyebab tutupnya beberapa pabrik yang berdampak PHK kepada karyawan jika sosialisasi dan komunikasi dua arah tidak berjalan maksimal ?
Atas peristiwa ini kementerian bersangkutan seharusnya bergerak lebih cepat lagi. Rakyat butuh barang, butuh pekerjaan.
Tutupnya pabrik-pabrik itu seharusnya jadi pelajaran. Kenapa rakyat kebanyakan lebih menyukai barang impor? Kementerian bersangkutan harusnya bergerak cepat. Apa betul kita tidak mampu membuat barang bermutu dengan harga terjanhkau ? Apakah kita lebih senang menjadi penonton sambil menyaksikan pabrik-pabrik itu bertumbangan ?
Artinya mindset pejabat belum berubah, masih menganggap kegiatan sosialisasi adalah sebuah kegiatan yang tidak penting. Atau kemungkinan lain mereka kurang faham peranan insan pers ?
Garda Terdepan
Padahal, Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto pernah berucap bahwa pers adalah garda terdepan dalam kehidupan, khususnya bagi Kementerian Perindustrian.
Katanya, Pemerintahan Prabowo-Gibran ingin pertumbuhan ekonomi nasional mencapai angka 8 persen per tahun, dengan salah satu motor penggeraknya adalah hilirisasi dan industrialisasi.
Bisa dibayangkan, apakah mungkin pekerjaan besar ini bisa dilakukan tanpa melibatkan masyarakat dan pers? Untuk siapa sebenarnya hilirisasi dan industrialisasi itu? Hanya untuk pemilik modal? Hanya untuk industrialis? Di mana posis rakyat dan pers dalam pembangunan ini? (Penulis seorang wartawan tinggal di Jakarta)