Dalam Rapat Konsultasi, DPR Tanyakan Pengangkatan Kapolri dan Implementasi APBN-P

JAKARTA, (tubasmedia.com) – Presiden Joko Widodo menghadiri rapat konsultasi dengan pimpinan DPR, pimpinan fraksi, pimpinan Komisi III, Badan Anggaran, dan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), di Gedung DPR-RI, Senin (6/4/2015) siang. Presiden didampingi para menteri coordinator.

Kepada wartawan seusai pertemuan, Presiden Jokowi menilai, pertemuan konsultasi itu merupakan konvensi ketatanegaraan yang baik, karena bisa membicarakan masalah kebangsaan dari hati ke hati dalam suasana kekeluargaan.

“Jangan ada yang berpikiran di dalam kami tadi ribut atau ramai. Suasananya kekeluargaan, sangat kekeluargaan, dan hal ini kita harapkan akan memperkuat sinergi antarlembaga negara dalam upaya mempercepat pembangunan, mempercepat kesejahteraan,” kata Jokowi, sebagaimana dikutip dari laman Setkab.

Dikemukakan, dalam pertemuan itu ditanyakan dua hal, yaitu tentang pengangkatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), dan kedua mengenai implementasi pelaksaaan APBN-P. Berkaitan dengan Kapolri, menurut Presiden, dalam pertemuan dia sampaikan mengenai suratnya tanggal 16 Februari 2015 kepada Ketua DPR-RI, yang mengganti pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri.

Mengingat pencalonan itu menimbulkan perdebatan di masyarakat, dan dalam rangka menciptakan ketenangan di masyarakat, serta kebutuhan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), kami mengajukan Kapolri yang baru. Demikian dikemukakan Presiden Jokowi seraya menyebutkan, memang ada alasan sosiologis dan yuridis.

Menyangkut APBN-P, Presiden menjelaskan, dibanding tahun lalu, yang mana penyerapan anggaran dari 1 Januari – 31 Maret baru 15,6 persen, sedangkan tahun ini sudah 18,5 persen. Namun, Presiden Jokowi mengakui ingin agar pelaksanaannya bisa lebih cepat lagi.
Terkait dengan penjelasan Presiden, Ketua DPR Setya Novanto mengatakan, akan jadi bahan pertimbangan DPR sesuai mekanisme, sesuai Undang-Undang MD3, dan tata tertib DPR. (ril/ender)