Berpikir dan Bertindak untuk Indonesia
Oleh: Fauzi Aziz

ilustrasi
INDONESIA adalah properti bangsa Indonesia, bukan milik parpol atau hanya golongan tertentu. Bukan pula milik asing. Siapa pun yang nantinya dipercaya menjadi presiden Republik Indonesia, ia harus membulatkan nilai dasar kejuangannya hanya untuk membangun peradaban Indonesia dan dapat mengonsolidasikan seluruh kekuatan komponen bangsa yang tersebar dari NAD sampai Papua.
Presiden ke depan yang kita harapkan adalah sosok pejuang kerakyatan yang cara berpikir dan bertindaknya hanya untuk Indonesia. Sosok pejuang kerakyatan yang tidak menempatkan posisi rakyat menjadi “tergadai” oleh kepentingan kapitalisme global.Yang kita harapkan adalah sosok yang mampu mentransformasi nasionalisme dan kepentingan nasional dalam pergaulan internasional pada abad globalisasi, dewasa ini.
Nasionalisme dan kepentingan nasional tidak dapat “digadaikan” atau dinafikan begitu saja dengan alasan yang sangat pragmatis, karena kita sudah hidup dalam sistem politik ekonomi yang terbuka. Nasionalisme di mana-mana masih hidup dan berdiri kokoh di tengah pergerakan sistem ekonomi yang makin mengglobal.
Karena itu, globalisasi dan sistem perdagangan bebas tidak boleh “arogan” dan bersikap “sombong” dan sepertinya ingin “memaksakan” kehendak bahwa dirinyalah satu-satu doktrin yang harus diakui kebenarannya dan diacu sebagai pandangan hidup yang bersifat universal.
Patut dicatat bahwa globalisasi dan perdagangan bebas dalam kenyataannya diakui telah melahirkan kehidupan yang tidak seimbang di antara negara-negara di dunia. Di sini kita harus jeli dan cermat bahwa sejatinya globalisasi dan perdagangan bebas lebih bersifat menjadi isu politis ketimbang isu ekonomi. Paling tidak merupakan gabungan keduanya.
Stiglitz pernah berujar bahwa sebuah realitas telah membuktikan, aturan main globalisasi tidak adil, dirancang secara khusus untuk menguntungkan negara maju.
Oleh sebab itu, bangsa Indonesia harus memiliki sudut pandang berpikir dari sekarang untuk merekonstruksi kembali cara berpikir dan bertindak yang lebih difokuskan untuk membangun kekuatan bangsa Indonesia yang bersumber dari dalam.
Langkah Korektif
Sekarang saatnya yang tepat untuk melakukan langkah korektif terhadap berbagai kebijakan yang dianggap tidak tepat dilihat dari segi kepentingan nasional, apakah di bidang ekonomi, politik, luar negeri, kebudayaan, dan hankam.
Presiden ke depan kita harapkan mampu menjadi dirigen pembangunan masyarakat madani di Indonesia dengan pendekatan cara berpikir dan bertindak untuk kepentingan Indonesia dan seluruh komponen bangsa. Memberdayakan seluruh rakyat untuk mengelola proses transformasi yang menjadi tujuan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
Presiden dan para anggota kabinetnya secara terus-menerus menyediakan lingkungan yang kondusif bagi para wirausahawan, tempat bakat baru dapat muncul dan terus berkembang.
Cara berpikir dan bertindak untuk Indonesia harus dapat diberikan makna bahwa proses perubahan yang akan dilakukan harus menempatkan posisi sentral peran masyarakat untuk mengelola jalannya roda pembangunan, kecuali hanya untuk bidang-bidang tertentu yang memang masih harus diurus oleh pemerintah/negara.
Setelah peran masyarakat sudah kuat, khususnya di bidang ekonomi, sektor perindustrian, pertanian, dan sektor lain, maka pasti mereka siap untuk ikut berlaga dalam sistem perdagangan dunia yang lebih adil.
Cara berpikir dan bertindak untuk Indonesia dalam konteks sistem politik yang demokratis harus diarahkan untuk membentuk suatu mekanisme take and give di mana rakyat memberikan kepercayaan kepada pemimpin untuk menciptakan kesempatan bagi kehidupan yang lebih baik, dan sebaliknya pemimpin memberikan kepercayaan kepada rakyat untuk menjadi tenaga penggerak dalam proses transformasi yang dijalankan.
Inilah sejatinya konsep pelaksanaan sistem desentralisasi yang ideal, yaitu menyerahkan sebagian urusan pemerintah, baik pusat maupun daerah, kepada masyarakat. Dan inilah sejatinya makna dari kehidupan yang demokratis, yaitu dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Itulah cara berpikir dan bertindak untuk Indonesia dalam konteks berbangsa dan bernegara yang tepat sesuai amanat UUD 1945. ***