BEM se-Indonesia Siap Turun ke Jalan

Laporan: Redaksi

SBY, Mana Janjimu?

BANDUNG, (Tubas) – Sejumlah aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Bandung Raya dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Mahasiswa Pancasila Jawa Barat berencana unjuk sikap. Sementara itu, Indonesian Corruption Watch (ICW) menilai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah gagal menjalankan fungsinya sebagai kepala negara atau presiden, terutama dalam penyelesaian agenda pemberantasan korupsi.

Pengurus DPD Mahasiswa Pancasila Jabar (MPJ) Iman mengatakan memang antara BEM dan MPJ dalam waktu dekat berencana unjuk sikap terhadap pemerintahan sekarang, di antaranya terkait dengan program serta kebijakan SBY yang kontradiktif dengan kenyataan.

“Presiden SBY selalu menegaskan tentang pemberantasan korupsi secara efektif tanpa pandang bulu. Namun, kenyataannya kontradiktif. Itu, alasan kami,” tutur Iman, yang juga mantan pengurus BEM se-Bandung Raya. Dia menegaskan bagaimana memberantas korupsi di negeri ini, jika kasus yang sama di Partai Demokrat yang didirikannya, terkesan dilindungi.

Sementara itu, ICW menilai kegagalan itu pula yang kemudian ramai dan direncanakan akan menjadi deklarasi/petisi pemakzulan SBY sebagai Presiden RI dalam Rapat Kerja Nasional (Rakornas) Badan Eksekutif Mahasiswa se-Indonesia.

Menurut Koordinator BEM se-Indonesia, M. Sayyidie, sejumlah BEM di berbagai perguruan tinggi Indonesia memang ada yang mengusung mengenai pemakzulan Presiden SBY. Rakornas BEM se-Indonesia diikuti lebih dari 200 mahasiswa yang berasal dari 100 perguruan tinggi.

“Informasi dan keinginan tersebut memang setiap kali selalu muncul. Tetapi belum ada keputusan apa-apa,” ucapnya di sela-sela Rakornas BEM se-Indonesia di Balai Pertemuan UPI, Senin (25/7).

Dikatakan Sayyidie yang didampingi Presiden BEM Rema UPI, Ali Mahfud, akibat kencangnya informasi akan adanya rencana deklarasi/petisi pemakzulan SBY, mereka telah beberapa kali didatangi beberapa pihak untuk ditanyakan kebenarannya. Apalagi, dalam 10 agenda yang akan dibahas salah satunya adalah menyikapi tentang belum juga diberantasnya kasus-kasus korupsi yang masih merajalela, termasuk lemahnya birokrasi.

Pembahasan dalam Rakornas BEM, menurut Ali sepertinya akan mengerucut pada tiga bidang yang tengah hangat sesuai dengan kondisi di Indonesia. Pertama di bidang hukum, terkait dengan belum dituntaskannya kasus korupsi di Bank Century, BLBI, Gayus, hingga mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Nazaruddin. Kedua, bidang pendidikan yakni dengan akan disahkannya rancangan undang-undang perguruan tinggi (RUU PT) yang ditengarai masih serupa dengan UU Badan Hukum Pendidikan (BHP) yang telah dibatalkan. Ketiga adalah bidang kesehatan, terkait akan digulirkannya rancangan undang-undang badan penyelenggara jaminan sosial (RUU BPJS).

Pemerintahan SBY Gagal

Di tempat yang sama, peneliti hukum ICW, Donal Faiz menyebutkan, pemerintahan SBY jilid II telah gagal terutama dalam penyelesaian tindak korupsi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan ICW, sebanyak 76% warga Indonesia menyatakan saat ini telah terjadi pemunduran agenda korupsi. Padahal dari segi regulasi dan aturan hukum sudah cukup jelas.

Bahkan hingga pengeluaran Instruksi Presiden (Inpres) No. 1/2011 tentang Penyelesaian Kasus Gayus Tambunan, Inpres No. 2/2011 tentang Kasus Bank Century hingga Inpres No. 3/2011 tentang Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Korupsi di Indonesia. Kasus korupsi lainnya yang juga tidak tertangani adalah rekening gendut pejabat Polri.

Rapat Kerja Nasional (Rakornas) yang dilakukan para Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari 100 perguruan tinggi seluruh Indonesia, di antaranya menyoroti periode kedua kinerja Pemerintahan SBY-Boediono. Para presiden BEM rata-rata menilai, SBY-Boediono telah gagal menjalankan roda pemerintahan.

Presiden BEM Universitas Syah Kuala, Alfiyan Muhiddin, mengungkapkan kinerja Pemerintah SBY-Booediono masih banyak kekurangan. Pemerintah seolah lepas tangan terhadap masa transisi di Aceh sejak 30 tahun mengalami konflik.

Hal sama diungkapkan Presiden BEM Universitas Mataram, M Fauzi Muhazir. “Saya lihat SBY kebingungan, kelimpungan. Seharusnya dua periode berkuasa banyak program yang bisa digenjot, tetapi keberdayaan malah hilang dan semangat pudar. Seharusnya pemerintah dalam tekanan apa pun harus tenang,” ungkap Fauzi.

Sebagai Presiden BEM yang mewakili NTB-Bali, dia menilai program pembangunan yang dijalankan SBY tidak menyentuh kebutuhan rakyat. Misalnya di bidang pendidikan, angka putus sekolah dan buta huruf masih tinggi. Selain itu, masalah kesehatan, angka kematian ibu, kesejahteraan sosial, hingga pariwisata juga kurang mendapat sentuhan program pemerintah. “Empat sektor ini sulit dibangun. Kita jadi terpuruk dalam kebangkitan,” ujarnya. (tim)