40% Biaya Perjalanan Dinas Diselewengkan

Laporan: Redaksi

Ansari Bukhari

JAKARTA, (TubasMedia.Com) – Praktek penyelewengan biaya perjalanan dinas di lingkungan birokrasi pemerintah sudah lama menggejala. Besaran penyelewengan itu mencapai 30-40% dari perjalanan dinas nasional sebesar Rp 18 triliun selama satu tahun.

Hal itu dikatakan Sekjen Kementerian Perindustrian Ansari Bukhari pada pelantikan pejabat eselon III dan IV di lingkungan Kementerian Perindutrian di Jakarta, Senin.

Ansari menegaskan bahwa praktek penyelewengan itu terungkap sesuai dengan penilaian yang terkait dengan temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) bahwa ada indikasi penyalahgunaan uang rakyat yang merata di semua instansi pemerintah lewat perjalanan dinas.

‘’Melihat temuan BPK tersebut, kemungkinan besar akans emakin parah apabila tidak diperketat sistem pengawasannya,’’ kata Ansari.

Menuerutnya, Kementerian Perindutrian adalah merupakan salah satu instansi yangs edang dalam proses reformasi birokrasi termasuk untuk mendapatkan renumerasi.

Adapun langkah yang harus ditunggu saat ini tinggal persetujuan dari Banggar DPR dan turunnya Keputusan Presiden untuk memperoleh tunjangan kinerja.

Pelantikan dan pengambilan sumpah Jabatan pejabat eselon III dan IV, katanya merupakan salah satu upaya pembinaan dalam bentuk mutasi, promosi dan penyegaran serta memperkuat jajaran eselon III dan IV untuk menghadapi tugas-tugas yang semakin berat di masa yang akan datang dalam mencapai sasaran yang telah di tetapkan.

Proses pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Perindustrian, menerapkan prinsip-prinsip pengembangan pegawai yang transparan, upaya peningkatan kinerja melalui peningkatan profesionalisme pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian

Salah satu upaya Kementerian Perindustrian mewujudkan reformasi birokrasi yaitu mempertahankan Prestasi Predikat WTP (wajar tanpa pengecualian) selama tiga tahun yang merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan terhadap laporan keuangan suatu institusi pemerintahan

Upaya ini perlu didukung seluruh pegawai Kementerian Perindustrian agar senantiasa mewujutkan tata kelola keuangan secara tertib,efesien,ekonomis,transparan dan akuntabel. (sabar)