Oleh: Sutrisno Pangaribuan
PADA Pemilihan Umum Presiden ( Pilpres ) tahun 2014, Joko Widodo diberi surat tugas oleh PDI Perjuangan (PDIP) sebagai Calon Presiden, Jumat (14/3/2014) kurang dari tiga bulan sebelum Pilpres, Rabu
(9/7/2014). Jokowi yang berpasangan dengan Jusuf Kalla ( JK ) diusung oleh lima partai politik (Parpol), yakni PDIP, Partai Nasdem (Nasdem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).
Sementara Pasangan Prabowo Subianto (PS) – Hatta Rajasa (HR) didukung enam Parpol, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Bulan Bintang (PBB).
Pasangan Jokowi-JK berhasil unggul 53,15% mengalahkan pasangan PS-HR 46,85%. Pada Pilpres 2014 ini, rakyat mendukung Jokowi secara optimal karena dianggap mewakili rakyat “biasa” secara luas. Jokowi mengusung tagline: “Jokowi Adalah Kita” secara optimal dapat digunakan menggerakkan partisipasi politik rakyat biasa.
Sementara itu pada Pilpres 2019, Jokowi diumumkan sebagai Capres PDIP pada Jumat (23/2/2018), kurang dari empat belas bulan sebelum Pilpres, Rabu ( 9/4/2109 ). Jokowi berpasangan dengan KH Ma’ruf Amin (MA) didukung sembilan Parpol, yakni PDIP, Golkar, PKB, PPP, Nasdem, Hanura, PKPI, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo). Sedangkan Pasangan Prabowo Subianto- Sandiaga Uno didukung lima Parpol, yakni Gerindra, PAN, PKS, Partai Demokrat (PD), Partai Berkarya (PB).
Lagi-lagi Pasangan Jokowi- Ma’ruf Amin berhasil menang 55,50% mengalahkan pasangan Prabowo Subianto- Sandiaga Uno 44,50%. Pada Pilpres 2019 tersebut, keterlibatan rakyat mendukung Jokowi berubah. Tidak ada lagi partisipasi rakyat yang secara spontan mengorganisir diri dan kelompoknya secara mandiri seperti Pilpres 2014. Kelompok elit politik, aktivis politik dan pengusaha yang mendominasi pergerakan dukungan.
Ada Pada Rakyat
Berdasarkan dinamika kedua Pilpres tersebut di atas, ternyata pergeseran peta dukungan Parpol, elit politik, juga aktivis politik tidak berdampak signifikan terhadap perolehan suara Jokowi. Ternyata kekuatan politik Jokowi itu ada pada rakyat, bukan pada elit politik, aktivis politik maupun pengusaha. Rakyat menjadi kekuatan utama yang murni, mandiri, dan bebas dari vested interest individu maupun kelompok.
Ganjar Pranowo Capres PDIP
Untuk ketiga kalinya, Jumat (21/4/2023), bertepatan dengan hari peringatan Kartini dan sehari sebelum Idul Fitri 1 Syawal 1444 H, PDIP mengumumkan sekaligus memperkenalkan Ganjar Pranowo sebagai Capres PDIP di Pemilu 2024.
Pengumuman tersebut lebih awal dari rencana semula, yakni bertepatan dengan Peringatan Hari Lahirnya Pancasila (1/6/2023 ). Perubahan tersebut tentu melalui pertimbangan yang matang oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Kemenangan hattrick menjadi target utama PDIP, baik Pileg maupun Pilpres seperti pada Pemilu dan Pilpres 2014 dan 2019.
Keberanian PDIP mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024 disambut antusias oleh rekan juang politik, relawan, pendukung, simpatisan Ganjar Pranowo yang sekian lama telah bekerja. Pengumuman tersebut memberi kepastian kepada rakyat, bahwa Capres yang simetris dengan Jokowi telah diumumkan. Jika rakyat mengharapkan ada kepastian akan keberlanjutan program pembangunan yang telah dimulai oleh Jokowi, maka hanya Ganjar Pranowo satu- satunya Capres yang pasti akan melanjutkannya.
Akan tetapi, jika PDIP ingin memeroleh kemenangan hattrick, maka PDIP dan Ganjar Pranowo harus benar- benar serius dan setia membangun ‘Koalisi Besar”, yakni “Koalisi Bersama Rakyat”. Koalisi Besar itu mudah dan murah, tidak bersayarat dan pasti dapat dilakukan dengan baik.
Kongres Rakyat Nasional (Kornas) sebagai wadah berhimpun dan berjuang rakyat untuk mewujudkan tujuan dan cita- cita bangsa Indonesia menginisiasi Koalisi Besar untuk memastikan bahwa partisipasi rakyat harus semakin tinggi. Kornas dan Koalisi Besar akan menjadikan rakyat sebagai “bandar” sehingga para bandar politik tidak dibutuhkan. Maka Kornas menyampaikan sikap dan gagasan sebagai berikut:
Pertama, bahwa Pileg 2024 bukan tentang Parpol, tetapi tentang rakyat, maka Parpol pengusung dan pendukung Ganjar Pranowo harus memilih dan mengutus para calon legislatif (Caleg) yang mengerti, memahami, dan bersedia berjuang untuk kebutuhan dan kepentingan rakyat.
Caleg yang dimajukan hendaknya memiliki kapasitas, kualitas dan memahami kebutuhan rakyat. Isi kepala dan isi hati Caleg lebih utama dari isi tasnya, maka para Caleg yang diutus seharusnya para kader yang memiliki kecakapan tentang kebutuhan dan kepentingan rakyat.
Kedua, bahwa Pilpres 2024 bukan tentang Ganjar Pranowo, tetapi tentang rakyat, maka Parpol pengusung dan pendukung maupun Ganjar Pranowo harus lebih banyak mendengar, melihat dan merasakan apa yang sedang dialami dan dibutuhkan oleh rakyat.
Tim Ganjar Pranowo harus lebih banyak bergerak untuk melakukan penyerapan informasi tentang kebutuhan, persoalan dan aspirasi rakyat sehingga rakyat semakin yakin bahwa Ganjar Pranowo adalah Capres yang paling mengerti dan memahami, sekaligus dapat menjawab kebutuhan rakyat.
Ketiga, bahwa Parpol pengusung dan pendukung dan Ganjar Pranowo diminta lebih fokus membangun “koalisi bersama rakyat: Koalisi Besar” daripada koalisi besar antar Parpol. Semua Parpol akan fokus pada perjuangan memeroleh kemenangan dan kursi legislatif, maka menjadi pendukung dan pengusung Ganjar Pranowo sebagai Capres adalah bagian dari strategi meraih dan menambah perolehan kursi bagi Parpol.
Keempat, bahwa Koalisi Besar lebih menjamin kemenangan Ganjar Pranowo ketimbang Parpol pengusung. Pasalnya rakyat akan bergerak dan berjuang untuk memenangkan Parpol dan Capres yang diyakini akan memenuhi kebutuhannya pasca kemenangan Pemilu.
Tidak Minta Sesuatu
Rakyat tidak akan pernah menagih dan meminta sesuatu yang tidak sesuai kebutuhannya. Rakyat tidak berorientasi pada kekuasaan dan bisnis sebagai alasan memilih.
Kelima, bahwa Koalisi Besar akan menjamin pemerintahan yang stabil sepanjang rakyat dipenuhi kebutuhannya secara transparan. Hadiah atau janji bukan kebutuhan rakyat, sehingga hadiah dalam bentuk uang, sembako serta bentuk lain, serta janji yang muluk- muluk, tidak perlu disampaikan kepada rakyat.
Bagi Kornas dan Koalisi Besar, kemenangan Pemilu 2024, baik Pileg maupun Pilpres akan ditentukan oleh keseriusan Parpol dan Capres Ganjar untuk berpihak dan bersedia bekerja untuk kebutuhan rakyat. Parpol, maupun Capres Ganjar harus memastikan bahwa muara dari semua Pemilu adalah untuk menjadikan rakyat berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan. (Penulis adalah Presidium Kongres Rakyat Nasional – Kornas dan Presidium Koalisi Bersama Rakyat )