Wiranto Ingatkan Jangan Lupa Kasus Hambalang dan Century

JAKARTA, (tubasmedia.com) – Sidang perdana kasus megakorupsi E-KTP yang merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun, telah menyeret sejumlah nama politisi kelas kakap dan pejabat negara.

Menteri Kordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto, mengakui bahwa hal itu akan memicu guncangan.

Namun, Wiranto mengaku lembaga Menkopolhukan tidak akan fokus pada kasus yang tengah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu. Ia mengatakan hal itu salah satunya karena semua pihak harus percaya dengan lembaga hukum di negeri ini.

“Itu sudah masuk ranah pengadilan, wait and see (red: tunggu dan lihat), kita kan bagian dari pemerintah, ya kita tunggu saja,” ujar Wiranto dalam acara Coffee Morning bersama sejumlah petinggi media, di kantor Menkopolhukam, Jakarta Pusat, Kamis (93/2017).

Dalam kesempatan tesebut Wiranto mengaku mengapresiasi kinerja lembaga anti rasuah yang sudah berhasil menguak kasus megakorupsi tersebut.

Ia juga mengingatkan, masih banyak kasus-kasus lain yang skalanya tidak jauh berbeda, yang belum rampung ditangani KPK. Wiranto berharap kasus-kasus tersebut juga diselesaikan.

“Kan masih ada Hambalang, Masih ada Century, banyak yang nanti jadi bom, kita tunggu kinerja KPK untuk menangani ini, kita mendukung sepenuhnya upaya pemberantasan korupsi,” katanya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, nama-nama yang disebut dalam sidang pertama tersebut antara lain adalah Setya Novanto (Ketua DPR RI sekaligu Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar), Yasonna H. Laoly (Menteri Hukum dan HAM), Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah) dan Olly Dondokabey (Gubernur Sulawesi Utara).

Selain itu disebut juga Ade Komarduin yang sempat menajabat sebagai Ketua DPR RI, Miriyam S. Haryani, yang kini aktiv sebagai pendukung peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama – Djarot Saiful Hidayat dan Gamawan Fauzi, mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri). (red)