JAKARTA, (tubasmedia.com) – Politikus PDI Perjuangan, Ferdinand Hutahaean, mengkritik wacana revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang memungkinkan prajurit aktif menduduki jabatan di berbagai kementerian.
Dikatakan Ferdinand, kebijakan tersebut terlalu berlebihan jika diterapkan di kementerian yang bersifat sipil.
“Saya pikir revisi UU TNI untuk memberi jabatan bagi TNI di kementerian, agak sudah terlalu lebar ya,” ujar Ferdinand, Kamis (13/3/2025).
“Kalau di Menteri Pertahanan, Polkam, BNN, atau BIN, Badan Sandi Nasional, yang ada kaitannya dengan keamanan, sah-sah saja,” jelasnya.
Namun, ia menolak keras jika militer mulai ditempatkan di kementerian sipil yang tugasnya bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Tapi kalau di kementerian yang sipil dan urusannya dengan masyarakat sipil, saya pikir TNI tidak perlu ada di sana,” lanjutnya.
Ferdinand menyatakan bahwa sebagai masyarakat, mereka tidak memiliki banyak pilihan jika Prabowo tetap bersikeras menjalankan kebijakan ini.
“Kalau Pak Prabowo punya pandangan lain, kita sebagai masyarakat bisa apa?” katanya.
Ia juga menyindir gaya kepemimpinan Prabowo yang dinilainya cenderung menabrak aturan tanpa menghiraukan kritik publik.
“Kan suka-suka penguasa zaman sekarang ini. Apalagi Pak Prabowo terkenal orangnya tabrak semua. Tidak peduli orang ngomong apa, nanti dibilang Ndasmu lagi kan,” sindir Ferdinand.
Sebelumnya, revisi UU TNI yang diusulkan pemerintah menuai pro dan kontra.
Beberapa pihak menilai kebijakan ini sebagai langkah mundur yang berpotensi menghidupkan kembali dwifungsi ABRI seperti di era Orde Baru.
Namun, pihak pendukung menilai langkah ini sebagai bentuk optimalisasi peran TNI dalam mendukung pemerintahan. (sabar)