Tata Kelola Buruk, ICW Ultimatum Prabowo Hentikan Program MBG
JAKARTA, (tubasmedia.com) – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai sorotan tajam setelah adanya rentetan insiden yang terjadi di waktu yang hampir bersamaan.
Puluhan siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur, Jawa Barat, keracunan massal usai menyantap makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), Senin (21/4/2025).
Kejadian ini bukan insiden tunggal. Dalam kurun waktu empat bulan sejak program MBG diluncurkan secara nasional, tercatat setidaknya telah terjadi tiga masalah serupa di wilayah yang berbeda.
Di Sukoharjo, Jawa Tengah, puluhan siswa SDN Dukuh 03 keracunan setelah mengonsumsi ayam krispi dari MBG. Kasus keracunan dari MBG juga terjadi di Nunukan Selatan, Kalimantan Utara, di mana hal itu dialami oleh siswa-siswi di SDN 03 Nunukan dan SMAN 2 Nunukan Selatan.
Bahkan ditemukan ada menu ikan tongkol MBG yang dibagikan ke sekolah dalam kondisi berulat.
Insiden keracunan menu MBG juga terjadi di Batang, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu. Sebanyak 60 siswa TK hingga SMP dilarikan ke puskesmas setelah menyantap menu MBG yang diduga basi.
Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak agar program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini dihentikan setelah marak inaiden negatif yang terjadi di berbagai daerah.
“Kualitas makanan yang disediakan tidak memenuhi standar gizi minimal. Itu mencakup segi kandungan protein, vitamin, maupun keragaman menu. Terdapat temuan siswa di sekolah disajikan telur rebus yang tak layak dikonsumsi. Di beberapa sekolah, siswa bahkan membuang makanan karena rasa yang tak sedap,” tulis peneliti ICW melalui keterangan resmi, dikutip Senin (28/4/2025).
Tata Kelola Buruk
“Tata kelola buruk, keliru menyalurkan anggaran, hingga dugaan penggelapan mewarnai proyek Makan Bergizi Gratis (MBG). Presiden Prabowo harus menunjukkan tanggung jawabnya dengan menghentikan proyek MBG,” desak ICW.
Sebelumnya, Anggota Komisi IX DPR Nurhadi menyebut kejadian yang berulang-ulang itu menandakan ada persoalan serius dalam pelaksanaan program MBG di lapangan.
“Ini adalah kejadian yang sangat memprihatinkan, terlebih karena program MBG sejatinya bertujuan mulia yaitu meningkatkan gizi anak-anak sekolah dan menekan angka stunting,” kata Nurhadi, Rabu (23/4/2025).
Oleh karena itu, Nurhadi menegaskan Komisi IX DPR yang membidangi urusan kesehatan itu akan segera meminta penjelasan resmi dari pihak terkait, terutama kepada BGN yang merupakan mitra kerja Komisi IX.
DPR juga akan mendorong agar ada audit menyeluruh terhadap vendor penyedia MBG di berbagai daerah, termasuk penguatan standar higiene dan sanitasi pangan. Jika ditemukan kelalaian atau pelanggaran prosedur, maka harus ada sanksi tegas dan transparan. (sabar)