Subsidi Elpiji 3 Kg Hanya Menambah Beban Rakyat Kecuali…?

JAKARTA, (tubasmedia.com)-Pemberian subsidi bahan bakar gas Elpiji 3 kg langsung melalui Program Kartu Indonesia Sejahtera (PKIS) hanya menambah beban rakyat kecuali ada jaminan harga secara merata di seluruh Indonesia.

Masalahnya, karena yang diperlukan masyarakat, selain meyakinkan keutuhan adanya jaminan harga secara merata, juga tersedianya pasokan Elpiji 3 kg di seluruh wilayah Indonesia harus menjadi kepastian. Jadi bukan sekedar semata-mata pengalihan subsidi langsung melalui PKIS.
Kajian itu disiarkan oleh Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria menanggapi konfirmasi tubasmedia.com di Jakarta, Rabu (15/04/15).

Saran Sofyano, seharusnya pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) lebih menekankan jaminan ketersediaan Elpiji 3 kg sehingga dapat diperoleh dengan mudah dan terjangkau masyarakat yang kurang mampu. Jika tidak subsidi langsung PKIS hanya akan menambah beban masyarakat dan akhirnya masalah beban subsidi tidak akan berakhir.

Sebab persoalan mendasar bagi masyarakat adalah harga beli tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan Kementerian ESDM bersama peras serta pemerintahan daerah melalui bupati atau walikota.

Sementara bagi pemerintah permasalahan elpiji nyaris selalu dilihat dari sudut beban subsidi yang terus meningkat dari tahun ke tahun sehingga dianggap memberatkan anggaran.
Kebijakan pemberian subsidi langsung Elpiji 3 kg itu tanpa menata ulang distribusi dan mengatur HET-nya maka sama saja pemerintah hanya akan mengalihkan beban subsidi kepada masyarakat.

Sepanjang pemerintah mampu menjamin HET, dipastikan masyarakat pengguna Elpiji 3 kg tidak akan bereaksi keras jika harga elpiji 3 kg dinaikkan. Seharusnya kebijakan pemerintah menaikkan harga elpiji 3 kg harus dibarengi jaminan HET Elpiji 3 kg yang berlaku sama di seluruh wilayah Indonesia, seperti harga BBM yang berlaku sama di seluruh SPBU. (marto tobing)