Semuanya Bergantung Pada Kebijakan Politik

Oleh: Fauzi Azis

Fauzi Azis

POLITIK saat ini di Indonesia adalah “panglima”. Kemajuan di bidang apa saja pada dasarnya akan sangat bergantung atas kebijakan politik. Apa saja bisa lebih maju dan lebih baik atau sebaliknya, sangat dipengaruhi oleh keputusan politik. Masih ada secercah harapan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Syaratnya, kebijakan politik yang dibangun harus dikelola dengan baik, bertanggungjawab dan amanah.

Keputusan politik ekonomi, politik anggaran dan keputusan politik penting lainnya kita harapkan banyak menghasilkan dampak positif bagi jalannya proses perubahan yang sedang kita tuju, yakni meningkatnya kesejahteraan rakyat yang merata. Menjadikan Indonesia yang lebih baik harus diawali oleh niat yang suci dari para politisi.

Semua menjadi tanggungjawab masing-masing calon untuk memposisikan dirinya sebagai para tokoh perubahan yang kita harapkan dapat menjadi mesin politik penggerak kemajuan Indonesia. Kita tuntut kesungguhan kerja politik mereka agar legitimasinya menghasilkan prestasi dan reputasi terbaiknya, bukan melanjutkan kerja politik yang korup seperti yang selama ini terjadi.

Jika praktek politik kotor diulangi lagi, maka sebagai bangsa pasti akan kecewa dan setiap kekecewaan yang terjadi berulang, tentu ada resiko yang harus dibayar, baik resiko politik maupun resiko sosial. Bangsa ini kalau terus disuguhi dengan kerja politik yang busuk lama kelamaan pasti akan muak, hilang kepercayaan dan yang paling ekstrim bisa mengundang kemarahan banyak pihak akibat kepentingannya tidak diurus dengan penuh tanggung jawab.

Hak-haknya dirampas atas nama kekuasaan yang lalim dan korup. Sepuluh tahun terakhir ini tentu ada banyak hal yang tidak bisa dinafikkan bahwa capaian keberhasilan pasti ada yang bisa diraih. Namun pada sisi lain tentu masih banyak aneka persolan yang harus diupayakan penyelesaiannya di berbagai bidang.

Di bidang ekonomi kita harapkan lahir kebijakan politik ekonomi yang mampu menjawab paradoks sektor riil agar ekonomi yang tumbuh dapat menciptakan lapangan kerja yang luas. Bukan sekedar menciptakan uang di atas uang. Produktifitas sektor pertanian harus meningkat dan begitu pula daya saing industri pengolahannya.

Kedua sektor ini rasanya tidak salah kalau dipilih sebagai prioritas nasional untuk ditangani dengan manajemen yang lebih baik. Mengutip kembali laporan Bank Dunia tentang The World Wide Governance Indicator ada sejumlah isu penting yang buat Indonesia masih relevan untuk terus dibenahi agar langkah kita untuk mewujudkan harapan agar Indonesia menjadi lebih baik.

Ada enam dimensi pemerintahan yang diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang mendukung terbentuknya good governance yang benar-benar efektif. Satu, penyuaraan hak dan akuntabilitas warga negara dalam menyuarakan hak-hak politiknya. Dua, stabilitas politik dan absennya kekerasan, yang menangkap persepsi tentang kemungkinan pemerintah bisa digoyang atau digulingkan melalui cara inskontitusional atau secara paksa,termasuk kekerasan dan terorisme bertujuan politik.

Tiga, efektifitas pemerintahan,yang menangkap persepsi tentang kualitas pelayanan publik, kualitas pegawai negara,dan tingkat independensinya dari tekanan politik, kualitas formulasi kebijakan dan implementasinya,dan krdibilitas komitmen pemerintah terhadap kebijakan yang dikeluarkannya.

Empat, kualitas pengaturan yang menangkap persepsi tentang kemampuan pemerintah untuk memformulasikan dan mengimplemantasikan kebijakan dan peraturan yang memungkinkan dan mendorong perkembangan sektor swasta. Lima, penegakan hukum yang mengungkap persepsi tentang sejauh mana agen memiliki kepercayaan dan tunduk terhadap aturan-aturan kemasyarakatan,dan khususnya kualitas penegakan kontrak,hak milik,polisi,dan peradilan ,dan lemungkinan terjadinya kejahatan dan kekerasan dan keenam, kontrol atas praktek korupsi yang mengungkap persepsi tentang sejauh mana kekuasaan publik dipergunakan untuk keuntungan pribadi,yang mencakup korupsi dalam skala kecil dan besar serta penelikungan negara oleh kelompok elit dan kepentingan pribadi. ***