Saatnya Mafia Migas Perongrong Kesejahteraan Rakyat Diberantas

Namun tentu saja tidak boleh diabaikan bahwa permasalahan juga disebabkan morat-maritnya manajemen pada sektor energi Indonesia sebenarnya telah kelihatan dampaknya beberapa tahun terakhir ini. Segudang persoalan di dalamnya bak rangkaian benang kusut. Bahwa krisis energi bukan sesuatu yang mengada-ada. Maka untuk menyelesaikan persoalan ini dibutuhkan pemimpin yang capable dan tegas guna merubah krisis ini menjadi suatu keuntungan bagi bangsa Indonesia.

Soal fluktuasi harga Bahan Bakar Minyak (BBM), menurut ekonom Didik J Rachbini bahwa Komite Ekonomi Nasional sebenarnya sejak awal sudah setuju untuk menyesuaikan harga BBM. Namun karena tidak adanya keinginan Presiden SBY untuk melakukan penyesuaian harga, maka komite sebagai penasihat presiden tidak dapat berbuat apa-apa.

Jadi inilah warisan buruk yang ditinggalkan pemerintahan SBY bagi pemerintahan baru Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sekaligus menjadi ujian bagi pemerintahan pilihan rakyat ini. Jika sanggup akan berjalan dengan baik namun jika tidak maka akan tunggang langgang.

Saat ini tugas utama pemerintahan baru, menurut Didik J. Rachbini, prioritas utama bukan lagi untuk meningkatkan produksi minyak tetapi merasionalkan konsumsi dikarenakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Untuk rasionalisasi konsumsi dibenarkan Didik bukanlah sesuatu yang biasa dengan cara tidak dikurangi sekaligus dan lebih kepada dikurangi secara bertahap.

Namun kendati demikian, dari sekian banyak saran dan alternatif yang dapat dilakukan oleh pemerintah yang sekarang untuk mengurangi ketergantungan terhadap BBM tak satu pun yang dilakukan karena ketidakberanian pemerintahan yang sekarang untuk mengambil langkah yang tidak populis. Sebab biaya untuk pemerintahan populis itu bisa mencapai Rp 1.000 triliun dengan rincian Rp 600 triliun gaji pegawai dengan biaya subsidi Rp 400 triliun.

Maka itulah sebabnya selain dibutuhkan pemimpin yang tegas dan capable juga dibutuhkan suatu peraturan undang-undang yang kuat agar kebijakan energi konsisten untuk dikedepankan. ***