JAKARTA, (tubasmedia.com) – Aksi Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli yang baru sepekan resmi masuk dalam Kabinet Kerja telah menyepak banyak pihak. Semprit dari Istana pun meluncur. Rizal rasa oposan.
Sehari setelah dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Menko Maritim dan Sumber Daya Alam (SDA), Rizal Ramli menyentil sejumlah koleganya dan rencana kerja pemerintah. Mulai soal rencana pembelian pesawat airbus oleh Garuda Indonesia jenis Airbus A350 hingga mengkritik rencana pembangunan proyek listrik 35.000 megawatt.
Tak pelak Presiden, Wakil Presiden, anggota Wantimpres mengkritk balik pernyataan Rizal Ramli. Seperti Wapres Jusuf Kalla (JK) secara lugas meminta Rizal Ramli lebih baik memahami terlebih dahulu pokok persoalan sebelum memberikan pernyataan ke publik.
“Tentu semuanya harus paham dulu baru bicara, jangan bicara tanpa paham persoalan, itu bahaya,” kritik JK saat ditanya tentang pernyataan Rizal Ramli yang mengkritik pembelian pesawat Airbus A3500 dan rencana proyek pembangunan listrik 35.000 megawatt di gedung MPR, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (18/8/2015).
Wapres menegaskan pemerintah belum akan membeli pesawat airbus A350 namun hanya meneken letter of intent yang menyatakan ketertarikan untuk membeli jenis pesawat tersebut. Begitu pula soal proyek pembangunan listrik 35.000 watt, JK menegaskan pembangunan proyek tersebut merupakan kebutuhan. “Listrik itu prasarana, harus dilebihkan. Yang meresmikan Presiden, itu proyek pemerintah,” sebut JK.
Menko Maritim mendengar pernyataan Wapres JK yang menyebutkan dirinya tidak paham dengan masalah, tentu meradang. Menurut dia, jika Wapres JK ingin faham tentang proyek listrik 35.000 megawatt maka diperlukan pertemuan dengan dirinya dan menggelar diskusi di depan umum.
“Kalau mau paham (proyek listrik 35.000 MW) minta Pak Jusuf Kalla ketemu saya, kita diskusi di depan umum,” tegas Rizal di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/8/2015).
Sebelumnya Rizal juga mengomentari pernyataan anggota Wantimpres Suharso Manoarfa yang menyebutkan agar para menteri tidak melakukan kritik di publik. Menurut dia, kritik dapat dilakukan di forum internal kabinet. Menurut Rizal yang penting dari kritik yang ia lontarkan sebagai upaya untuk melakukan perbaikan. “Apapun yang perlu diperbaiki, kita perbaiki,” sebut Rizal.
Sepekan Rizal Ramli berada di kabinet telah membuat merah kuping sejumlah pihak. Lelaku Rizal ini tak berubah saat dirinya berada di luar sistem pemerintahan. Ini mengingatkan sikap Rizal selama 10 tahun terakhir ini yang kerap mengkritik kebijakan pemerintahan, tak terkecuali di awal pemerintahan Jokowi-JK.
Kritik Rizal Ramli tentu positif jika dimaksudkan sebagai upaya koreksi terhadap jalannya pemerintahan. Kritik Rizal di publik tentu memiliki dua dimensi sekaligus. Pertama akan menjadi debat publik yang menumbuhkan kesadaran publik atas persoalan yang dikritik. Namun di sisi lain, kritik Rizal tersebut tentu mencoreng muka pemerintah, mengesankan internal pemerintahan tidak solid.
Bila sesekali kritik ala Rizal Ramli ini penting juga dilakukan, setidaknya memberi pemahaman ke publik dan sebagai upaya transparansi pemerintah. Namun bila kritik ke publik dilakukan dalam berbagai kebijakan tentuk tidak menyehatkan bagi pemerintah. Rizal tentu tidak lupa, ia hanya menjadi pembantu Presiden. Meski tak haram meluruskan atasannya bila salah. (ril/sabar)