JAKARTA, (tubasmedia.com) – Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas dengan pimpinan kementerian dan lembaga terkait di Ruang Rapat Planning and Control Tower Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (16/6/2015) siang. Sebelumnya, Jokowi memperoleh jawaban yang tidak memuaskan saat meninjau Pusat Pemantauan Pelayanan Ekspor Impor Pelabuhan Tanjung Priok.
Presiden menegaskan, ia ingin pelabuhan lebih cepat, lebih efisien dalam memberikan pelayanan. “Urusan kita adalah urusan melayani, urusan masalah trafficking, loading, unloading, memang itu urusannya pemain bisnis,” katanya.
Dikatakan, tidak perlu kita menyamai negara tetangga dalam hal pelayanan dwelling time, tapi setidaknya mendekat. Ia menyebutkan, pelayanan yang lama, seperti di Tanjung Priok, itu sudah lama. Ada yang sehari, tiga hari, 20 hari, dan 25 hari. “Itu yang harus diselesaikan,” tegasnya. Laman Setkab menyebutkan, Presiden menginginkan pelayanan dwelling time mendekati negara tetangga. “Sudah saya hitung, ketidakefisienan itu tidak kecil, Rp 780 triliun,” paparnya.
Presiden meminta agar tidak perlu diceritakan yang baik-baik. Ia ingin mengetahui siapa yang bikin pelayanan paling lambat? Instansi mana yang paling lambat, dan untuk apa? “Saya tanya, nggak ada jawabannya. Akan saya cari sendiri jawaban itu dengan cara saya sendiri,” katanya.
Presiden menegaskan, kalau sudah sulit bisa saja Dirjennya ia copot, bisa saja pelaku kerjanya ia copot, bisa juga menterinya yang dicopot. “Pasti kalau itu, kalau saya kerja seperti itu. Artinya apa? Kalau ada sesuatu, disampaikan,” tegasnya
Menurut Presiden, ia hanya ingin satu hal saja, semuanya kementerian/lembaga memperbaiki. “Secara detail akan saya cek ke lapangan dengan cara saya,” katanya. (ril/ender)