JAKARTA, tubasmedia.com)- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon, mengatakan, sudah selayaknya Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kritik terhadap sikap Selandia Baru dan sekaligus meminta klarifikasi pemerintah Selandia Baru terkait dugaan penyadapan oleh negara tersebut terhadap pejabat Indonesia. “Kita harus mengkritik penyadapan ini. Itu langkah yang sebetulnya tidak boleh dilakukan negara yang bersahabat. Kita sangat sesali kalau benar,” kata Fadli menanggapi pers Senin (9/3/15).
Informasi penyadapan pertama kali diungkap oleh media Selandia Baru, New Zealand Herald dan Radio Selandia Baru. Di situ mereka menulis, kedua badan intelijen, GCSB (Badan Intelijen Selandia Baru) dan ASD (Badan Intelijen Australia), melakukan penyadapan melalui perusahaan telekomunikasi. Kedua badan itu menyadap komunikasi pejabat tinggi beberapa negara di Kepulauan Pasifik termasuk Indonesia. Mantan kontraktor Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat (NSA), Edward J Snowden, yang membocorkan kabar ini.
Diisyaratkan Fadli, pemerintahan Jokowi seharusnya memprotes keras jika ada penyadapan. Karena pelanggaran terhadap kedaulatan negara. Presiden tidak boleh diam saja. Sikap keras pemerintah Indonesia, layak dilayangkan atas aksi penyadapan tersebut.(marto)