Oleh: Fauzi Aziz
JANGAN sampai salah negeri ini dikelola. Jangan pula negeri ini harus mempercayakan kepada pihak asing untuk mengelolanya. Pertumbuhan ekonomi memang penting dan sangat diperlukan bagi semua negara di dunia.
Kegiatan investasi di segala bidang juga sangat kita perlukan karena investasi adalah salah satu mesin penggerak perekonomian. Tapi apakah semuanya harus ditawarkan kepada pihak asing? Ini yang digugat oleh sebagian besar masyarakat karena sama saja berarti bahwa pemerintah “beranggapan” sumber-sumber kekuatan yang kita miliki “belum pantas” dimaksimalkan untuk menggerakkan investasi sebagai sumber pertumbuhan ekonomi.
Faktanya sudah dapat dibuktikan bahwa hampir sebagian besar fasilitas untuk pengembangan investasi diberikan kepada modal asing. Pertumbuhan ekonomi bisa saja akan terjadi dengan masuknya modal asing dalam jumlah yang besar, namun dalam jangka panjang bangsa dan negara ini akan dirugikan karena sebagian besar nilai tambah yang dihasilkan akan dinikmati oleh asing.
Namanya negara Republik Indonesia, tetapi nyawanya sangat ditentukan oleh perilaku asing karena mereka berada di negeri ini sebagai pemilik modal, penguasa sumber daya produktif dan sekaligus sebagai pengelola dan pengambil keputusan penting dalam sistem perekonomian negara.
Negeri ini punya presiden dan wakil presiden dan para menterinya, tapi kalau diperhatikan mereka itu tidak lebih dari “mandornya” para kapitalisme asing. Mereka sanggup meng-intertainment para pengambil keputusan penting di negeri ini kapan saja dan dimana saja.
Para petinggi kita yakin benar bahwa mereka adalah para “dewa penyelamat” yang patut dimanjakan dan dimudahkan segala macam urusannya. Fakta yang semacam ini tidak selamanya sehat meskipun dalam beberapa hal negara ini perlu melakukan kerjasama di berbagai bidang dengan berbagai negara di dunia.
Tugas dan tanggungjawab pemerintah dalam membangun Indonesia sejatinya adalah membesarkan sumber-sumber kekuatan nasional yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. BUMN harus dibesarkan kapasitasnya, bukan malah diprivatisasi seperti resepnya IMF.
Begitu pula badan usaha swasta nasional juga wajib dibesarkan termasuk usaha yang berskala UMKM. Strategi, kebijakan dan progam pemerintah yang paling utama adalah mengayakan sumber-sumber kekuatan nasional, bukan malah membesarkan dan mengayakan asing dengan alasan yang sangat pragmatis karena mereka memiliki modal dan teknologi serta menguasai jaringan distribusi.
Sebagai bangsa Indonesia tidak akan merasa bangga kalau Indonesia bisa mengekspor Toyota atau Samsung dari negeri ini ke berbagai negara di dunia karena nilai tambahnya yang menikmati adalah Toyota dan amsung atau merek lain. Progam P3DN harusnya menjadi andalan bagi para pahlawan kekuatan lokal mengisi ceruk pasar dalam negeri dan ekspor.
Tapi sayang progam P3DN tidak dikelola dengan baik sebagai kebijakan dan progam nasional. P3DN hanya ditempatkan menjadi bagian dari kebijakan yang bersifat pelengkap bahkan hanya diajdikan bahan baku iklan, padahal seharusnya menjadi mainstream dalam membesarkan dan mengayakan sumber-sumber kekuatan lokal.
Pemerintah memang tidak bisa serta merta dipersalahkan, tapi pemerintah telah melangkah ke arah yang tidak tepat, yaitu lebih dominan memanjakan asing. Seharusnya yang pantas “dimanjakan” adalah sumber-sumber kekuatan lokal untuk membuat bangsa ini dapat berdiri sejajar dengan bangsa lain di dunia. Mampu bekerjasama secara internasional dengan kekuatan asing di era globalisasi. ***