JAKARTA, (tubasmedia.com)- Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Metro Jaya masih terus mengusut kejahatan terkait indikasi dana “siluman” dalam Rancangan Anggaran Pendapatan daerah (APBD) DKI Jakarta. Pemeriksaan sebanyak mungkin atas keterkaitan saksi atas indikasi pidana korupsi sehubungan dengan keberadaan proyek pengadaan UPS (uninterruptible power supply) di sekolah-sekolah jajaran Pemprov. DKI Jakarta tersebut dilakukan secara marathon.
Menurut Kepala Subdirektorat Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Ajun Kombes Pol Adji Indra, saat ini empat saksi yang sedang diperiksa adalah dari perusahaan pemenang lelang pengadaan UPS atau alat penyimpan daya listrik pada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) DKI Jakarta 2014. Dijelaskan, empat perusahaan yang dipanggil diperiksa secara maraton karena ada 49 perusahaan pemenang lelang. Pada hari Senin (9/3/15), penyidiktelah memeriksa delapan kepala sekolah dari 49 sekolah yang menerima pengadaan UPS.
Pemeriksaan kepala sekolah lainnya, akan dilanjutkan setelah ujian nasional. Soalnya, sejumlah sekolah saat ini sedang mempersiapkan ujian nasional. Kasus ini pun telah ditingkatkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Muasal penyelidikan bermula dari adanya kejanggalan yang ditemukan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama terhadap APBD DKI Jakarta. Gudaan Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) terjadi penggelembungan harga UPS sebesar Rp 5,8 miliar per- unit pada 2014. Total nilai dana siluman pada APBD dari draf DPRD DKI disebut mencapai Rp 12,1 triliun.
Dalam kasus ini, 15 saksi sebelumnya telah diperiksa. Di antara saksi ini sepuluh orang dari pihak sekolah yang menerima UPS, dua pejabat pembuat komitmen, yakni mantan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sudin Dikmen Jakbar, Alex Usman dan mantan Kepala Sudin Dikmen Jakpus, Zaenal Soelaiman termasuk tiga pejabat pemeriksa hasil pekerjaan.
Informasi yang berkembang, harga satu UPS dengan kapasitas 40 KVA (kilovolt ampere) hanya sekitar Rp 100 juta. Karena itu, Ahok menduga ada dana “siluman” dalam APBD 2015. Tudingan Ahok, DPRD DKI Jakarta memotong sejumlah anggaran dari program unggulan Pemprov DKI Jakarta sebesar 10-15 persen untuk dialihkan ke yang lain, seperti pembelian UPS. (marto tobing)