JAKARTA, (tubasmedia.com) – Kehadiran pedagang kaki lima (PKL) dirasakan sangat membantu kebutuhan warga masyarakat. Namun, kehadiran PKL masih sering membuat kemcetan lalu lintas dan menmggnaggu kebersihan.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berjanji Pemprov DKI Jakarta menggelontorkan anggaran Rp 1 triliun untuk pengembangan pedagang kaki lima (PKL) di wilayah ibu kota Jakarta.
“Saya mau kasih Rp1 triliun untuk PKL di DKI Jakarta PK dan pengusaha kecil menengah itu jadi penggerak perekonomian ibu kota,” kata Basuki Tjahja Purnama (Ahok) dalam acara Women for the World, di Balai Kota, Kamis (7/5/2015).
Anggaran tersebut, kata Ahok dialokasikan untuk pemberian modal kepada para PKL sebesar Rp 5 juta tseiap orang. Nantinya PKL akan didata oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Perdagangan (KUMKMP) DKI dan wajib membayar retribusi autodebet ke Bank DKI.
PKL itu tidak boleh lagi memberi uang kepada oknum maupun preman penyewa lahan. Selain mengalokasikan sejumlah anggaran, Ahok juga akan mengajukan revisi Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Pemprov DKI yang akan merevisi lokasi berdagang dan perizinan pedagang agar tidak mengganggu lalu lintas. (edi s)